Halut – Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, Selasa (31/3/2026) pukul 14.30 WIT di Gedung Polygrand Tobelo, Desa MKCM, Kecamatan Tobelo.
Musrenbang tersebut mengusung tema “Menata Konektivitas dan Tata Kelola Wilayah untuk Memperkuat Integrasi Kawasan dan Efektivitas Pelayanan Publik.” Kegiatan ini menjadi forum penting dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah pada tahun 2027, dibuka oleh Bupati Halmahera Utara yang diwakili oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Halmahera Utara, Drs. F.N. Sahetapy.
Dalam sambutan Bupati Halmahera Utara yang dibacakan oleh Asisten I, disampaikan bahwa Musrenbang RKPD Tahun 2027 memiliki makna strategis, karena merupakan penjabaran rencana pembangunan daerah pada tahun kedua dari implementasi visi dan misi RPJMD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2025–2029.
Oleh karena itu, pemerintah daerah mengharapkan dukungan dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Halmahera Utara untuk memberikan masukan yang optimal dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
Dalam forum tersebut juga dipaparkan sejumlah isu strategis pembangunan daerah yang akan menjadi dasar dalam penyusunan program dan kegiatan tahun 2027, antara lain pemerataan konektivitas wilayah untuk mendukung aksesibilitas dan pertumbuhan ekonomi, pemerataan infrastruktur digital serta integrasi sistem informasi berbasis teknologi, pengembangan ekonomi produktif berbasis sektor unggulan dan potensi lokal, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas dan merata, penguatan reformasi birokrasi serta peningkatan pelayanan publik.
Selain itu, pemerintah daerah juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pengelolaan ruang wilayah dan lingkungan hidup, penguatan ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim, serta penguatan kesetaraan gender dan pemberdayaan modal sosial dan budaya masyarakat.
Berdasarkan isu-isu strategis tersebut serta memperhatikan arah pembangunan nasional dan Provinsi Maluku Utara, maka tema pembangunan Kabupaten Halmahera Utara tahun 2027 difokuskan pada penataan konektivitas wilayah, baik secara fisik maupun kelembagaan, guna menciptakan pemerataan pelayanan publik serta memperkuat integrasi pembangunan antar wilayah.
Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara juga menegaskan komitmennya untuk mewujudkan visi pembangunan daerah, yaitu “Terwujudnya Masyarakat Halmahera Utara yang Setara, Maju dan Berkelanjutan.” Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah daerah menetapkan lima misi utama, yakni memperkuat layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial; meneguhkan nilai religius dan budaya sebagai fondasi kehidupan masyarakat; mendorong transformasi ekonomi daerah berbasis sektor unggulan; memperkuat infrastruktur dan konektivitas wilayah; serta memantapkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, responsif, dan inovatif.
Dalam kesempatan itu juga disampaikan bahwa berbagai indikator makro pembangunan daerah menunjukkan tren positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2025 mencapai 71,25, meningkat 0,7 poin dibandingkan tahun sebelumnya.
Selain itu, tingkat kemiskinan pada tahun 2025 tercatat sebesar 4,35 persen, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, Gini Ratio pada tahun 2025 berada di angka 0,244, mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 0,287, yang menunjukkan semakin baiknya pemerataan pendapatan masyarakat di Halmahera Utara.
Meski demikian, pemerintah daerah mengakui masih terdapat beberapa indikator pembangunan yang perlu mendapat perhatian, salah satunya tingkat pengangguran terbuka. Oleh karena itu, melalui Musrenbang RKPD Tahun 2027 diharapkan seluruh usulan program, kegiatan, dan pokok-pokok pikiran DPRD serta aspirasi masyarakat dapat dirumuskan secara tepat untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah ke depan.
Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara juga berharap seluruh peserta Musrenbang dapat mengikuti rangkaian kegiatan hingga selesai agar hasil perencanaan yang dihasilkan benar-benar mampu memberikan arah kebijakan pembangunan yang tepat bagi kemajuan daerah. (red)