Halbar – Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Halmahera Barat Fandi Ibrahim, menegaskan bahwa posisi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia merupakan langkah konstitusional dan strategis untuk menjaga netralitas serta profesionalisme di institusi Polri.
Polri memiliki peran vital dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi hak-hak warga negara. Karena itu, Polri harus berdiri independen dan tidak berada di bawah kepentingan sektoral kementerian tertentu.
“Keamanan negara adalah urusan strategis nasional. Polri harus berada langsung di bawah Presiden agar tetap netral, profesional, dan fokus melayani rakyat, bukan kepentingan birokrasi. Jika dipaksakan, maka ini akan menjadi ancaman serius bagi Demokrasi kita,” ujar Fandi Ibrahim, Sabtu (31/01/2026).
Lanjut Fandi, Penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan serta konflik kepentingan yang dapat melemahkan fungsi penegakan hukum yang objektif dan berkeadilan.
“Harapan kami kedepan Polri harus lebih profesional, humanis dan berkeadilan terhadap masyarakat, terkait dengan penegakan hukum dan keamanan dalam negeri,” pungkasnya.
Reporter: Tiklas P. Babua