Sofifi – Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Provinsi Maluku Utara, Hairil Hi. Hukum, menegaskan tidak pernah ada praktik lelang proyek titipan dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Hairil memastikan seluruh proses lelang dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku dan bersifat terbuka untuk umum.
Menurut dia, tidak ada instruksi ataupun arahan dari atasan untuk mengarahkan proyek kepada pihak tertentu.
“Semua dilakukan berdasarkan proses. Tidak ada pesanan, tidak ada itu,” kata Hairil dikantornya di Sofifi, Rabu (28/1/2026).
Ia menjelaskan, transparansi menjadi prinsip utama BPBJ dalam pelaksanaan lelang, termasuk pada tahun anggaran 2026.
Jika dalam proses lelang ditemukan persoalan, peserta diberikan ruang untuk mengajukan sanggahan secara langsung.
“Terbuka secara umum. Kalau dalam proses lelang ada masalah, bisa langsung disanggah. Itu mekanismenya,” ujarnya.
Hairil menepis anggapan adanya praktik kongkalikong dalam penentuan pemenang lelang.
Ia memastikan hingga saat ini tidak pernah menerima instruksi yang mengarahkan proyek ke pihak tertentu.
“Tidak ada instruksi dari atasan, tidak ada. Sampai sekarang tidak pernah ada,” kata dia.
Ia juga mengingatkan publik agar tidak membangun spekulasi sebelum mengikuti proses lelang secara resmi.
Menurut Hairil, penentuan pemenang murni bergantung pada kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang diajukan peserta.
“Ikut lelang dulu. Kalau dokumennya lengkap, lanjut. Kalau tidak lengkap, ya bisa disanggah,” pungkasnya.
Sumber: TernateHits