Provinsi Malut

Tahu ini Pemprov Malut Alokasikan Dana Rp550 Miliar untuk Infrastruktur di 10 Kab/Kota

×

Tahu ini Pemprov Malut Alokasikan Dana Rp550 Miliar untuk Infrastruktur di 10 Kab/Kota

Sebarkan artikel ini
Profil Gubernur Malut Sherly Djoanda dan Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara, Risman Iriyanto. (Foto: TernateHits/Fakta)

Sofifi – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara, Risman Iriyanto, mengatakan anggaran belanja langsung Dinas PUPR tahun ini mencapai sekitar Rp 550 miliar.

Anggaran tersebut mencakup belanja fisik, perencanaan, hingga pengawasan, dan tersebar di seluruh 10 kabupaten/kota di Maluku Utara.

“Semua kabupaten/kota kebagian. Mulai dari Tidore Kepulauan, Ternate, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Halmahera Barat, Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Morotai, Kepulauan Sula, sampai Pulau Taliabu,” kata Risman di Sofifi, Rabu (28/1/2026).

Menurut dia, belanja tersebut mencakup berbagai jenis konstruksi, antara lain jalan, jembatan, bangunan gedung, irigasi, pengaman sungai dan pantai, penataan kawasan, serta sistem penyediaan air minum (SPAM).

Tidore Kepulauan

Di Kota Tidore Kepulauan, pembangunan terpusat di Sofifi dan sekitarnya. Proyek yang dikerjakan meliputi pembangunan perumahan Polda, Gedung SPKT Polda, Workshop Dinas PUPR, Masjid Raya Sofifi, rehabilitasi Kantor DPRD, serta rumah dinas pimpinan DPRD.

Selain itu, proyek SPAM Tampadamai melalui Balai Cipta Karya Kementerian PUPR dengan nilai sekitar Rp 20 miliar akan melayani kebutuhan air minum masyarakat Sofifi dan sebagian Halmahera Barat.

Kota Ternate

Di Kota Ternate, Dinas PUPR mengerjakan sejumlah proyek strategis, di antaranya tanggul dan penanganan sungai, pembangunan Gedung Auditorat Militer, Gedung NU, Makobrimo, serta Pelancutan.

Selain itu, terdapat rehabilitasi Rumah Dinas Gubernur di kawasan Krisantus, rehab Kadaton Sultan Ternate, serta pekerjaan jalan seperti Ruas Jalan Malik Rubu dan Ruas Loto.

Di wilayah luar Ternate, pembangunan pengaman pantai dilakukan di Pulau Moti, Bido, Matang II, dan Mayau.

Halmahera Barat

Untuk Halmahera Barat, program infrastruktur mencakup pemeliharaan jaringan irigasi Akediri, rehabilitasi irigasi Goal, serta pembangunan jalan Sedangoli–DHE yang terhubung dengan kawasan permukiman hasil relokasi.

Selain itu, terdapat penanganan Ruas Ibu–Kedi, Ruas Sedangoli–DHE, serta pembangunan jalan dan jembatan Tabadame–Ekor.

Halmahera Timur

Di Halmahera Timur, pembangunan difokuskan pada irigasi Wayamli, pengembangan kawasan wisata Olako, serta pembangunan jalan dan jembatan Ekor–Kobe.

Risman juga menyebut masih terdapat pekerjaan administratif berupa pengurusan tata batas kawasan hutan yang menjadi prasyarat pelaksanaan beberapa proyek infrastruktur di wilayah tersebut.

Halmahera Tengah

Untuk Halmahera Tengah, pembangunan jalan mencakup sejumlah ruas strategis, antara lain Saket–Hede Podo, Sakit–Agane Dalam, serta Sidangoli–Jailolo–Gula. Proyek-proyek ini merupakan bagian dari peningkatan konektivitas antarwilayah di daratan Halmahera.

Halmahera Selatan

Di Halmahera Selatan, pembangunan infrastruktur meliputi jalan, jembatan, dan bangunan pengaman pantai yang tersebar di Pulau Bacan, Pulau Obi, dan daratan Halmahera Selatan.

Selain itu, terdapat pembangunan di Pulau Makian serta kawasan Saketaya yang berada di jalur daratan Halmahera.

Halmahera Utara

Untuk Halmahera Utara, proyek infrastruktur tersebar di sejumlah kecamatan, antara lain Toliwang, Kaliupa, Pitu, dan Kao.

Penanganan jalan dilakukan pada ruas Kao–Toliwang, Ibu–Kedi, Galela–Kedi, serta Lapi–Darume, termasuk lanjutan pekerjaan Ruas Tolabit–Togore–Batua.

Pulau Morotai

Di Kabupaten Pulau Morotai, Dinas PUPR mengerjakan bangunan pengaman pantai serta peningkatan jaringan irigasi di wilayah Morotai Selatan, khususnya di kawasan Dayu.

Kepulauan Sula

Untuk Kepulauan Sula, pembangunan jalan dilakukan di Desa Dofa–Vala sepanjang sekitar 10 kilometer dengan konstruksi lapen. Ruas ini menjadi salah satu akses utama penghubung antarkawasan di Pulau Sulabesi.

Pulau Taliabu

Sementara di Kabupaten Pulau Taliabu, pemerintah provinsi mengalokasikan bantuan pembangunan jalan senilai sekitar Rp 10 miliar.

Jalan tersebut diprioritaskan sebagai akses menuju rumah sakit, khususnya di wilayah Kawalo dan sekitarnya.

Risman berharap dukungan pemerintah pusat, khususnya melalui Balai Cipta Karya, dapat terus diperkuat untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar, terutama air minum, di seluruh wilayah Maluku Utara.


Sumber: TernateHits

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *