Halut – Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara (Pemkab-Halut) menegaskan komitmen penuh dalam menangani bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Halmahera Utara, Dr. Piet Hein Babua, dalam konferensi pers bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kamis (15/1/2026), di Posko Bencana Kantor BPBD Halut, Desa MKCM, Kecamatan Tobelo.
Turut hadir unsur Forkopimda, di antaranya Dandim 1508/Tobelo Letkol Inf. Alex Donald M.L. Gaol, S.E., M.M, Wakapolres Halut Kompol Saiful Egal, Ketua Pengadilan Negeri Tobelo R. Muhammad Syakrani, SH., MH, Ketua DPRD Halut Cristina Lesnussa, Sekda Halut Drs. E.J. Papilaya, serta Wakil Ketua I dan II DPRD Halut Ingrit Paparang dan Abdilah Bailusy.
Dalam keterangannya, Bupati Piet Hein Babua menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara telah menetapkan status tanggap darurat bencana banjir sejak 7 Januari 2026.
“Kami telah mengambil langkah cepat dengan menetapkan status tanggap darurat bencana banjir. Berdasarkan evaluasi terakhir, bencana ini berdampak pada enam kecamatan, dan saat ini masih ada satu desa yang membutuhkan penanganan lebih intensif,” ujarnya.
Bupati Piet menjelaskan, pada Sabtu lalu pemerintah daerah telah mengirim Satuan Tugas Bencana ke Desa Doitia, Kecamatan Loloda Utara. Namun, saat tim tiba di lokasi, seluruh warga telah mengungsi dan mendirikan tenda-tenda darurat.
“Masyarakat sudah mengungsi dan mendirikan sekitar 30 unit tenda darurat yang hingga kini masih ditempati,” jelasnya.
Untuk meminimalkan risiko banjir susulan dan longsor, pemerintah daerah bersama tim gabungan melakukan penanganan darurat, termasuk pembangunan tanggul sementara.
“Kami sudah membangun tanggul darurat menggunakan sekitar 6.000 karung pasir. Ini cukup efektif untuk sementara, namun tidak bisa menjadi solusi jangka panjang,” kata Piet Hein Babua.
Ia menambahkan, pemerintah daerah segera mendatangkan alat berat jenis excavator yang saat ini masih menunggu kedatangan Landing Craft Tank (LCT) di Pelabuhan Tobelo.
“Kami sudah berkoordinasi langsung dengan Gubernur Maluku Utara. Dalam waktu paling lambat dua hari, LCT diharapkan bisa digunakan untuk mendukung normalisasi sungai secara darurat,” ungkapnya.
Normalisasi darurat akan difokuskan pada Sungai Doitia, Waimoi, dan Asimiro, guna mengurangi risiko longsor dan banjir.
Dalam kesempatan itu, Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada TNI dan Polri yang telah bekerja maksimal di lapangan, serta kepada Gubernur Maluku Utara atas dukungan LCT untuk penanganan darurat ini,” ujarnya.
Terkait status kebencanaan, Bupati menegaskan bahwa sebagian kecamatan yang kondisi masyarakatnya telah berangsur pulih kini diturunkan statusnya dari tanggap darurat menjadi siaga bencana.
“Namun khusus Kecamatan Loloda Utara, terutama Desa Doitia, status tanggap darurat tetap diberlakukan selama tujuh hari ke depan agar penanganan berjalan optimal,” tegasnya.
Pemerintah daerah juga terus berupaya memulihkan roda ekonomi dan transportasi masyarakat pascabencana.
“Kami sedang berkoordinasi dengan pihak pelayaran agar kapal bisa masuk ke wilayah terdampak. KM Rajawali dijadwalkan kembali beroperasi mulai Rabu mendatang,” kata Bupati.
Di sektor pendidikan, Pemkab Halut memastikan proses belajar mengajar tetap berjalan.
“Anak-anak sekolah dari wilayah terdampak akan dipindahkan sementara ke desa terdekat. Kami juga melibatkan tokoh agama dan masyarakat untuk pemulihan mental dan psikologis warga, khususnya anak-anak yang mengalami trauma,” pungkasnya.
Reporter: Jefry