Sofifi – Pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan arah kebijakan pembangunan tahun 2026 akan difokuskan pada penguatan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penegasan ini disampaikan Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, saat menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi DPRD dalam rapat paripurna di Sofifi, Rabu (22/10/2025).
Dalam rapat tersebut, Sarbin menyampaikan apresiasi atas seluruh masukan dan kritik konstruktif dari para anggota dewan, yang menurutnya merupakan bentuk pengawasan dan komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.
Meski ruang fiskal daerah tahun depan diperkirakan semakin terbatas akibat penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat, Pemprov Malut memastikan bahwa pelayanan dasar masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Pemerintah akan melakukan efisiensi terhadap belanja rutin birokrasi agar anggaran lebih fokus pada sektor produktif dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Fokus kebijakan pembangunan tahun 2026 diarahkan pada tujuh prioritas, yakni pendidikan gratis, penguatan ketahanan pangan, perbaikan rumah tidak layak huni, pembangunan jalan dan jembatan, pelaksanaan pasar murah, program mudik gratis, serta pembangunan jalan tani untuk memperlancar distribusi hasil pertanian.
Sarbin menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh fraksi di DPRD untuk menjaga stabilitas fiskal daerah serta memastikan setiap kebijakan benar-benar berpihak pada kebutuhan rakyat.
“APBD bukan sekadar dokumen anggaran, tetapi instrumen pembangunan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat,” kata Sarbin.
Ia juga menekankan bahwa sinergi antara eksekutif dan legislatif merupakan kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
Dengan langkah strategis tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap penyusunan APBD 2026 dapat menjawab tantangan fiskal sekaligus menghadirkan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat di daerah kepulauan ini.