Ternate – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, resmi meluncurkan Program Transparansi Pengelolaan Dana BOSP dan BOSDA tingkat SMA, SMK, dan SLB, sekaligus meninjau kondisi sarana dan prasarana di SMAN 10 Ternate, Rabu (15/10/2025). Program ini dirancang untuk memastikan pengelolaan dana pendidikan berjalan transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan mutu layanan pendidikan.
Gubernur Sherly menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat dalam memperkuat sistem pendidikan di Maluku Utara.
“Setiap rupiah dana BOSP dan BOSDA adalah amanah dari rakyat untuk masa depan generasi penerus kita,” ujar Gubernur Sherly.
Ia juga mengungkapkan, tahun 2026 mendatang Maluku Utara diproyeksikan kehilangan sekitar Rp800 miliar dari total anggaran daerah. Pada tahun 2025, total anggaran provinsi mencapai Rp3,5 triliun, namun tahun depan turun menjadi Rp2,7 triliun.
“Artinya, kita kehilangan sekitar 22% dari tahun 2025. Namun, anggaran pendidikan tetap kami plot di kisaran 35%, karena pendidikan adalah salah satu prioritas pemerintahan Sherly–Sarbin,” ucapnya.
Gubernur Sherly menegaskan, penggunaan dana BOSP dan BOSDA harus benar-benar berorientasi pada kepentingan siswa, bukan kepentingan pribadi pihak lain. Ia mendorong agar siswa memiliki kompetensi dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja modern.
“Dana pendidikan harus digunakan untuk mengembangkan potensi siswa — baik dalam akademik, seni, olahraga, maupun kegiatan kompetitif lainnya — agar mereka mampu bersaing di dunia global dan berpeluang meraih beasiswa bergengsi,” ujarnya.
Selain itu, Gubernur Sherly menekankan pentingnya pembaruan data pendidikan secara berkala, mulai dari jumlah siswa, jurusan, hingga data guru. Menurutnya, data yang akurat menjadi dasar perencanaan kebijakan peningkatan kualitas pendidikan dan perbaikan infrastruktur sekolah.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, Abubakar Abdullah, menjelaskan bahwa peluncuran program transparansi ini bertujuan untuk memastikan penggunaan dana BOSP dan BOSDA dapat diketahui masyarakat, terutama oleh pihak sekolah dan siswa.
“Program ini memastikan pengelolaan dana BOSP dan BOSDA benar-benar transparan. Penggunaan anggaran akan dipublikasikan di setiap sekolah,” kata Abubakar.
Ia juga menyampaikan penghargaan kepada Gubernur Sherly atas kebijakan transformasi pendidikan yang disebutnya sebagai langkah luar biasa dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan di tingkat SMA, SMK, dan SLB.
Abubakar menambahkan, Maluku Utara saat ini memiliki 407 sekolah menengah dengan total 61.000 siswa. Dari jumlah tersebut, sekitar 1.700 siswa masih berstatus residu, sementara 90 persen lainnya telah berstatus non-residu atau data yang telah tervalidasi dalam sistem Dapodik dan Dukcapil.
“Siswa non-residu adalah data siswa yang telah valid sesuai Dapodik dan Dukcapil, melalui proses verifikasi dan validasi yang lengkap dan akurat,” ujarnya.
Ia memastikan, bulan depan memuat akan menuntaskan proses pemutakhiran data agar seluruh siswa di SMA, SMK, dan SLB se-Maluku Utara berstatus non-residu.
Dalam kesempatan tersebut, Abubakar juga mendampingi Gubernur Sherly meninjau kondisi ruang belajar dan fasilitas pendukung di SMAN 10.
“Sarana dan prasarana adalah kunci. Setiap dana pendidikan, termasuk BOSP dan BOSDA, harus tepat sasaran untuk menjamin masa depan generasi penerus,” kata Abubakar.
Kegiatan tersebut juga dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Maluku Utara, Kepala Balai Guru Penggerak, para Kepala Cabang Dinas Kabupaten/Kota, serta seluruh kepala SMA, SMK, dan SLB se-Maluku Utara.