Ternate – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate menilai Pemerintah Kota Ternate tidak serius dalam menyelesaikan persoalan BBM bersubsidi jenis minyak tanah, yang ditemukan sering melakukan penimbunan.
Hal ini disampaikan anggota DPRD Kota Ternate, Nurjaya Hi. Ibrahim, saat dikonfirmasi Kamis (16/10/2025), setelah melakukan inspeksi mendadak (sidak) di salah satu lokasi penimbunan minyak tanah di Kelurahan Bastiong Karance, Kecamatan Ternate Selatan pada Jumat (10/10/2025) lalu.
“Ketidakseriusan Pemkot Ternate dalam mengatasi masalah tersebut, karena sampai saat ini pihak DPRD Ternate belum memperoleh data penerima minyak tanah bersubsidi di masing-masing pangkalan di Kota Ternate dari pihak Kelurahan, padahal sudah hampir 10 bulan data tersebut diminta,” ucap Nurjaya.
Nurjaya juga sesalkan, pihak Kelurahan yang terkesan cuek dalam pendataan warga penerima minyak tanah yang hampir 10 bulan ini belum juga diberikan ke DPRD. Hal ini dianggap Pemerintah Daerah tidak serius menangani masalah minyak tanah subsidi di semua pangkalan.
“Pemerintah Kelurahan tidak pernah mengecek langsung saat adanya penjualan minyak tanah subsidi untuk warga di pangkalan,” ujarnya.
Nurjaya mengungkapkan, penampungan atau penimbunan minyak tanah yang dilakukan oleh dua terduga pelaku di Kelurahan Bastiong Karance itu memang sudah dilakukan selama 1 tahun, yang dibeli melalui online di beberapa pangkalan minyak tanah, untuk dijual ke pelaku usaha.
“Diakui oleh kedua terduga pelaku penimbunan minyak tanah ini bahwa sudah punya langganan tetap memperoleh minyak tanah, jadi setiap hari mereka bisa memperoleh minyak tanah subsidi dibeberapa pangkalan,” katanya.
“Setelah kedua orang ini mengumpulkan minyak tanah subsidi di beberapa pangkalan melalui online, pada pagi harinya langsung untuk dijual keluar Ternate menggunakan speedboat. Jadi tidak mungkin dua orang ini bisa mengumpulkan minyak tanah ini sampai sebanyak itu, pasti mereka sudah kerjasama dengan beberapa pangkalan minyak tanah di Kota Ternate,” katanya menambahkan.
Sebagai tugas dan fungsi pengawasan, kata Nurjaya, pihaknya langsung menindaklanjuti jika ada laporan masyarakat terkait masalah minyak tanah subsidi, tanpa harus menunggu hari besok.