Jakarta – Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini disampaikan melalui Plt. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Ratna Susianawati.
“Langkah utama yang sekarang kita lakukan adalah memastikan evaluasi perbaikan, baik dari sisi tata kelola maupun sumber daya manusia. Yang penting sekarang adalah meyakinkan anak, orang tua, dan sekolah,” kata Ratna Susianawati dalam acara Media Talk di Kantor Kementerian PPPA, Rabu (1/10/2025).
Menurut Ratna, sekolah juga memiliki peran penting dalam pengawasan bersama terhadap program MBG. Ia menegaskan, terkait usulan pemindahan dapur MBG ke kantin sekolah, keputusan akan diserahkan kepada pihak yang berkompeten.
“Sekolah harus ikut terlibat memberikan pengawasan, karena pemenuhan hak anak adalah prioritas utama. Intinya memastikan hak anak terpenuhi dan perlindungannya terjaga maksimal, serta kita serahkan kepada ahlinya,” ucapnya.
Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas menonaktifkan sementara 56 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah ini dilakukan untuk menindaklanjuti terjadinya kasus keracunan MBG yang berulang di sejumlah daerah.
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menegaskan bahwa keselamatan masyarakat terutama anak-anak penerima MBG adalah prioritas utama. “Nonaktif sementara ini adalah bagian dari evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang,” ujar Nanik.