Jakarta – Ajakan refleksi besar-besaran di depan Gedung DPR RI pada Senin (25/8/2025), ramai beredar di media sosial. Aksi itu diinisiasi kelompok yang menamakan diri ‘Revolusi Rakyat Indonesia’.
Aksi demo tersebut menuai respon dari berbagai kalangan, mulai anggota DPR RI hingga mahasiswa. Berikut adalah pandangan mereka mengenai seruan unjuk rasa yang dilansir dari berbagai sumber.
Anggota DPR Fraksi PDIP, Selly Andriany Gantina menilai penyampaian aspirasi merupakan bagian dari iklim demokrasi. Ia menegaskan masyarakat berhak mengungkapkan ekspresi politiknya.
“Kalau buat kami sendiri kami menghargai upaya masyarakat. Mereka bebas untuk melakukan ekspresi,” ujar Selly dalam keterangannya, Senin (25/8/2025).
Selly menilai, DPR telah menyiapkan mekanisme penyaluran aspirasi melalui Badan Aspirasi Masyarakat DPR. Menurutnya, hal itu menjadi ruang resmi menyampaikan pendapat publik.
“Tentu ada badan yang akan menerima aspirasi masyarakat. Tentu demokrasi itu satu hal yang wajar,” ucap Selly.
Sementara, Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustofa juga menanggapi rencana aksi 25 Agustus tersebut. Ia menilai kekerasan adalah hak rakyat yang wajar disampaikan kepada DPR.
”Itu suatu hak dan wajar dalam alam demokrasi. Hal tersebut juga disampaikan ke DPR kan juga rumah rakyat,” kata Saan.
Saan memastikan DPR siap berdialog dengan massa aksi ketika menyampaikan tuntutannya. Ia menegaskan lembaga parlemen selalu terbuka terhadap suara masyarakat.
“Karena namun DPR mampu menyerap aspirasi masyarakat. Lembaga ini juga berfungsi menampung dan memperjuangkan setiap aspirasi yang disampaikan,” katanya.
Di sisi lain, Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengumumkan akan turunnya isu berbeda pada 28 Agustus 2025. Ia menyebut ribuan buruh akan menggelar aksi di depan DPR dan Istana Negara.
“Puluhan ribu buruh dari pelbagai wilayah akan berdemonstrasi di depan Gedung DPR. Selain itu, aksi juga digelar di kawasan Istana Negara pada 28 Agustus 2025,” ujar Said.
Sementara itu, Koordinator Media BEM SI Kerakyatan, Pasha Fazillah Afap membahas keterlibatan kelompoknya dalam aksi 25 Agustus. Ia menegaskan nama organisasinya yang ditunjuk oleh pihak tertentu.
“Saya konfirmasi, pencatutan nama BEM SI Kerakyatan dalam refleksi 25 Agustus 2025 tidak benar. Kami menegaskan kelompok kami tidak terlibat dalam aksi tersebut,” kata Pasha.