Jakarta – Kementerian Transmigrasi dan Kementerian Sosial menyepakati kolaborasi yang memperkuat program sinergi melalui rencana pendirian Sekolah Rakyat di kawasan transmigrasi. Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menyebut program ini memberikan akses pendidikan yang layak, terutama di wilayah 3T.
“Kami sangat mengapresiasi kehadiran Sekolah Rakyat, ini yang membutuhkan masyarakat kita di kawasan transmigrasi. Terutama di Papua yang angka kemiskinannya masih tinggi,” kata Menteri Iftitah dalam pertemuan bersama Menteri Sosial di Kantor Kemensos, Kamis (7/8/2025).
Menteri Iftitah menilai konsep pesantren dalam Sekolah Rakyat sangat tepat untuk kawasan transmigrasi, khususnya di Papua. Hal ini menjawab fenomena rendahnya daya serap pendidikan di daerah tersebut.
“Kami tengah menyiapkan pilot project Sekolah Rakyat di Papua Pegunungan, khususnya Wamena dan Yahukimo. Serta menjajaki potensi pengembangan di Sumba Timur,” ucapnya.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan Sekolah Rakyat merupakan bagian kebijakan afirmatif negara untuk memuliakan rakyat miskin. Dimana sekitar 3 juta anak yang belum menerima pendidikan secara optimal, sehingga Sekolah Rakyat hadir sebagai solusi konkret.
“Presiden memberi arahan agar negara membuka akses seluas-luasnya kepada anak-anak dari keluarga miskin. Untuk bisa mengenyam pendidikan dengan fasilitas yang optimal,” ujar Menteri Saifullah.
Saat ini, sudah ada 63 Sekolah Rakyat yang beroperasi. Per 15 Agustus 2025, ditargetkan mencapai 100 sekolah dan 159 sekolah pada bulan September, total daya tampung lebih dari 15.000 siswa.
Setiap peserta didik akan mendapatkan Makan Bergizi Gratis (MBG) tiga kali sehari. Serta, menjalani esmen untuk mendeteksi bakat anak dalam waktu singkat dengan teknologi berbasis AI.
Program transmigrasi tidak lagi sekedar soal transfer penduduk, melainkan melakukan transformasi di kawasan transmigrasi berbasis ekonomi dan investasi. Kementrans bekerja sama dengan investor yang mengembangkan industri tebu hingga 16 ribu hektar untuk pangan dan energi.
Proyek ini berpotensi menyerap ribuan tenaga kerja lokal dan akan didukung program pendidikan seperti Sekolah Rakyat. Pertemuan ini menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian untuk mewujudkan pembangunan yang lebih merata, efektif dan berdampak langsung pada masyarakat.
Pendidikan menjadi kunci untuk mengentaskan kemiskinan dan membentuk SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045. Sekolah Rakyat adalah miniatur pengentasan kemiskinan terpadu yang akan mengawali generasi muda menuju masa depan yang cerah.
Sumber: KBRN