Jakarta, Fakta – Pj Gubernur Maluku Utara Samsuddin A Kadir mengunjungi tiga direktorat jenderal Kementerian PUPR, Jumat (2/8/2024).
Sebelum kunjungan tersebut, Pj Gubernur bertemu empat kepala balai Kementerian PUPR, yakni Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, Balai Cipta Karya, Balai Sumber Daya Air, dan Balai Kawasan Permukiman dan Perumahan. Silaturahmi antara empat kepala balai dengan Pj Gubernur itu difasilitasi Plt Kepala Dinas PUPR Malut Sofyan Kamarullah.
Selain Kadis PUPR, dalam pertemuan itu Pj Gubernur juga didampingi Kadis Perkim, Kepala Bappeda, Sekretaris DPRD, Kepala Biro PBJ, dan Sekretaris Dinas PUPR.
Pj Gubernur Maluku Utara menjalani sejumlah agenda kedinasan di Kota Jakarta. (Istimewa)
“Ada beberapa isu penting yang disampaikan Pak Pj Gubernur dalam pertemuan tersebut,” ungkap Sofyan kepada tandaseru.com, Selasa (6/8/2024).
Untuk Bidang Cipta Karya di antaranya peningkatan air minum dan sanitasi, khususnya SPAM Sofifi, dan peruntukan lahan pembangunan kantor bersama Kementerian PUPR di Sofifi dengan luasan sekitar 5 hektare.
“Untuk Bina Marga lebih banyak ke pembangunan jalan daerah, seperti ruas Maba-Sagea yang merupakan proyek strategis nasional, ruas jalan Jikodolong-Soligi-Wayaloar yang merupakan jalan trase baru yang memotong kawasan industri, serta ruas jalan Tayawi-Kobe menuju ke PSN kawasan industri Weda,” papar Sofyan.
Selain itu, Pj Gubernur juga menyampaikan rencana pembangunan jembatan Temadore yang sudah pernah dilakukan pra feasibility study.
“Pak Pj Gubernur mengharapkan jembatan Temadore akan menjadi ikon Maluku Utara,” sambungnya.
Sedangkan untuk Bidang SDA di antaranya rencana pembangunan bendungan Wairoro yang merupakan sentra pendukung kawasan pangan khususnya PSN Weda, air baku pulau Hiri, air baku Soligi yg merupakan pendukung PSN kawasan pulau Obi, bangunan pengendali banjir di kota Sofifi, dan TP irigasi PUPR Provinsi Malut.
Di akhir kunjungannya, Pj Gubernur sempat ke Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.
“Selain pelaksanaan hilirisasi industri, Pemerintah Provinsi Maluku Utara juga mendorong pelaksanaan hilirisasi di sektor lainnya yaitu perikanan dan pertanian secepatnya dilakukan, sehingga dapat mengendalikan gap anomali yang telah dijabarkan sebelumnya. Untuk itu dibutuhkan infrastruktur yang memadai melalui APBN, Tugas Pembantuan dan DAK,” tandas Sofyan.
AD/TS