Halut – Bupati Halmahera Utara Ir Frans Manery menghadiri rapat paripurna DPRD Halut sehubungan dengan pengambilan keputusan DPRD terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023.
Kegiatan yang dilaksanakan secara langsung bertempat di ruang Rapat Paripurna DPRD Halut, Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, Rabu 24/07/2024.
Keputusan terhadap Ranperda yang di paripurnakan dalam rapat paripurna didasarkan pada Surat Keputusan DPRD Kabupaten Halmahera Utara Nomor 170/06/2024 tentang persetujuan Penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Halmahera Utara tahun 2023.
Bupati Halmahera Utara Ir Frans Manery dalam sambutan mengatakan bahwa, sebagaimana telah kita ikuti bersama, Ranperda tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2023, yang diajukan oleh eksekutif telah disetujui bersama antara pemerintah kabupaten Halmahera utara dengan DPRD kabupaten halmahera utara. Hal tersebut mencerminkan kerjasama dan ketaatan kita dalam Pengelolaan Keuangan Daerah,”Ungkapnya”.
Tambah Bupati, Sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 yang telah diubah dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 77 tahun 2020, tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, mengacu pada pasal 111, pasal 115, dan pasal 116 peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019, mengamanatkan, bahwa Ranperda Kabupaten Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD, dan rancangan peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota paling lama 3 (tiga) hari kerja, disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi. Untuk itu setelah penandatanganan persetujuan atas Ranperda dimaksud, maka sesegera mungkin disampaikan
Kepada Gubernur maluku utara untuk dilakukan evaluasi,”Tutur Bupati dalam sambutan”.
Disampaikan pula bahwa laporan keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara tahun anggaran 2023, telah mendapatkan opini tertinggi dari BPK-RI yaitu “Wajar Tanpa pengecualian” yang ke 8 (delapan) kali secara berturut-turut.
“Walaupun masih ada catatan dan beberapa kendala yang perlu mendapat perhatian untuk ditindaklanjuti pada tahun mendatang, sehingga opini BPK tersebut terus dapat dipertahankan oleh karena itu mohon kerjasama dan dukungan dari segenap jajaran DPRD kabupaten halmahera utara”Ucap Bupati
Adapun segala saran masukan yang kami terima baik pada rapat pandangan umum Fraksi-Fraksi, DPRD, rapat Komisi- Komisi DPRD, rapat badan anggaran maupun rapat penyampaian pendapat akhir. Fraksi-Fraksi DPRD, akan kami pedomani untuk segera ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.
Untuk itu pada kesempatan ini pula, kepada pimpinan dan para
Anggota DPRD yang telah memberikan saran, masukan, tanggapan dan himbauan serta pertanyaan-pertanyaan baik yang disampaikan melalui pandangan umum, Rapat Komisi DPRD dan rapat Badan Anggaran DPRD maupun pendapat akhir Fraksi-Fraksi DPRD,”Ujar Bupati”.
Saya sampaikan terima kasih dan penghargaan tulusnya, sebagai yang setulus- bahan perbaikan dalam melaksanakan tugas-tugas utamanya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola keuangan maupun penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat di kabupaten halmahera utara.
Mudah-mudahan dalam menapaki dan menghadapi tugas-tugas mendatang, jalinan hubungan kerja sama yang telah terbangun dengan baik, dapat terus kita pertahankan dan kita tingkatkan bersama.
Semoga Tuhan yang maha kuasa senantiasa memberikan petunjuk bimbingan dan ridho nya kepada kita semua dalam melanjutkan pengabdian kepada masyarakat bangsa dan negara,”Pungkasnya’. (Yeri)