Halmahera Barat, FaktaInvestigasi – Bupati Halmahera Barat, James Uang, membuka rapat koordinasi daerah penanggulangan bencana se-Maluku Utara 2024, Rabu (17/7/2024).
Rakorda dengan tema “Meningkatkan Kolaborasi dan Integritas dalam Mewujudkan Penanggulangan Bencana yang Inovatif, Adaptif dan Penguatan Reseliensi yang Berkelanjutan” tersebut berlangsung di aula kantor bupati Halbar, dihadiri BPBD se-Malut.
Bupati James pada kesempatan itu menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran BPBD se-Provinsi Malut, serta semua pihak yang telah bekerja keras dalam upaya penanggulangan bencana di Halbar, khususnya di Kecamatan Tabaru.
“Kita semua menyadari bahwa wilayah kita memiliki potensi bencana yang cukup tinggi, baik itu bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, maupun bencana non-alam seperti kebakaran hutan dan lahan. Oleh karena itu, diperlukan kesiapsiagaan dan koordinasi yang baik antara semua pihak terkait untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi,” ungkapnya.
Orang nomor satu di Pemda Halbar ini mengatakan, salah satu visi pemerintahan JUJUR adalah Halbar Nyaman. Visi ini berkaitan erat dengan pembangunan infrastruktur, pencegahan dan pengendalian bencana. Maka ia menyampaikan beberapa hal penting terkait strategi pembangunan dan penanggulangan bencana.
“Dalam pembangunan yang kita lakukan harus berlandaskan prinsip berkelanjutan. Artinya, kita tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan dan sosial,” ujarnya.
Politikus Partai Demokrat ini menambahkan, rakorda ini merupakan momentum penting memperkuat koordinasi, menyusun strategi, dan merumuskan langkah-langkah konkrit dalam penanggulangan bencana.
“Selaku Bupati Halbar, saya berharap melalui forum ini kita dapat menghasilkan kebijakan dan program kerja yang efektif serta dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan,” tandasnya.
Sementara Kepala BPBD Provinsi Malut Fehby Alting dalam sambutannya menyampaikan, sesuai data BPBD, kejadian bencana di Indonesia pada 2023 hampir 90 persen bencana hidrogeologi, sedangkan 10 persen bencana geologi. Maka dari itu peringatan dini dan edukasi masyarakat menjadi prioritas untuk mempersiapkan masyarakat mengantisipasi kejadian bencana.
“Memberikan edukasi ke masyarakat sangatlah penting, sehingga masyarakat mengetahui cara menyelamatkan diri saat terjadi bencana,” ucapnya.
Fehby juga berharap pemerintah daerah menjadi penanggung jawab penanggulangan bencana meliputi pengurangan risiko bencana, perlindungan masayarakat, perlindungan hal masyarakat dalam pengungsian. Masyarakat juga berkewajiban dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pemerintah daerah wajib membentuk kelembagaan dan menyediakan alokasi anggaran.
“Saya berharap kepada seluruh peserta kabupaten/kota setelah mengikuti kegiatan ini dapat memberikan pertimbangan dan masukan pada masing-masing kepala daerahnya ke arah yang lebih baik,” pungkasnya.
AD/TS