SOFIFI, FAKTA — Isu rolling pejabat mulai berhembus kencang di Pemprov Maluku Utara.
Pasalnya, ada sejumlah pejabat yang dinilai berkinerja kurang baik.
Masalah kinerja saat ini memang menjadi fokus dalam pemerintahan Pj Gubernur Malut Samsuddin Abdul Kadir selama satu tahun kedepan.
Pelaksana harian Sekprov Malut Kadri Laetje angkat bicara soal wacana rolling tersebut.
Kadri membenarkan, bahwa akan dilaksanakan rolling pasca kepulangan Pj Gubernur dari ibadah haji.
“Ada, dan harus dilakukan,” ujar Kadri saat ditemui di Kota Sofifi, Rabu (12/6/2024).
Kadri menilai, langkah ini perlu dilakukan dalam rangka penataan pengelolaan pemerintahan yang lebih baik.
“Agar pemerintahan yang lebih baik,” ungkapnya.
Menurutnya, target kali ini akan menyasar pimpinan OPD, pejabat eselon III, dan IV yang tidak berkinerja dalam mendukung program Pj Gubernur.
“Pejabat seperti ini akan dievaluasi, tetap akan kami evaluasi,” katanya.
Ia menambahkan, bagi pejabat yang dievaluasi akan digantikan dengan ASN yang berkinerja mumpuni.
“Karena kita harus mampu memenuhi target yang ditetapkan, makanya kita membutuhkan pejabat yang betul-betul berkinerja baik,” ujarnya.
Kadri pun memaparkan alasan dilakukannya rolling. Menurutnya, ada target besar yang harus dicapai Pemprov Malut, salah satunya adalah target peningkatan Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK.
“Kita lagi berjuang keras untuk meningkatkan scoring MCP yang didalamnnya juga ada perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, lalu ada aparat pengawasan internal pemerintah (APIP), perizinan PTSP, pajak, serta barang milik daerah (aset). Nah, ini kerja kita keras, maka dari itu semua OPD harus mampu berkolaborasi untuk bisa mendorong scoring MCP,” tandasnya.
AD/TS