HALUT – Faktainvestigasi.com | Sejumlah Mahasiswa yang mengatasnamakan gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) cabang Tobelo, kabupaten Halmahera Utara menggelar aksi unjuk rasa (Unras) di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halmahera Utara. Kamis (20/07/2023).
Aksi unjuk rasa dari GMKI Cabang Tobelo, dengan tujuan meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara (Pemkab- Halut) agar PT.KIM dibubarkan.
Dalam kegiatan aksi unjuk rasa ada beberapa poin penting yang menjadi tuntutan dari masa aksi GMKI cabang Tobelo diantaranya, Pemda Halut segera menarik rekomendasi terhadap PT.KIM dan Koperasi Pertambangan, dan juga meminta agar Kapolres Halut dapat segera menarik anggotanya yang ada di wilayah Pertambangan PT. KIM., selanjutnya GMKI cabang Tobelo juga mendesak agar lahan yang ada dikembalikan ke masyarakat.
Dalam orasinya Saudara Edwar Lahengko selalu Korlap mengatakan bahwa, kehadiran GMKI di kantor DPRD Halut hanya butuh penjelasan dari pihak DPRD terkait dengan persoalan yang terjadi di Kecamatan Loloda yakni semenjak hadirnya PT.KIM yang diketahui belum mengantongi ijin.
Aksi yang kami lakukan saat ini merupakan aksi murni tidak ada tendensi dari pihak lain, Sehingga kami merasa terpanggil sebagai anak negeri ini, untuk menyuarakan keresahan masyarakat yang terjadi di wilayah Kecamatan Loloda Utara. “Tuturnya”
Menurutnuya, kehadiran PT.KIM di Kecamatan Loloda Utara tidak menghasilkan dampak positif akan tetapi menghasilkan dampak negatif.
Serta hadirnya PT.KIM sangat mengganggu seluruh aktifitas masyarakat di Kecamatan Loloda Utara khususnya Desa Kapa-kapa. Selain itu juga membawa dampak buruk yang mana akan merusak masa depan masyarakat Loloda. “Ungkap Korlap”
” Kedepan kami akan melakukan koordinasi dengan Kementerian SDM RI terkait kejelasan dari PT.KIM, ” tuturnya.
Aksi unjuk rasa mendapat perhatian dari Komisi II DPRD Halut, sehingga Para massa aksi mendapatkan kesempatan untuk melakukan Hearing bersama dengan DPRD yang bertempat di ruang Rapat Komisi II DPRD Halut, yang dihadiri oleh ketua Komisi II DPRD Halut Samsul Bahri Umar, Wakil ketua Komisi II, Fahmi Musa, bersama para anggota Komisi I, II dan Komisi III.
Dengan inti hasil Hearing bersama DPRD dan para masa aksi yakni, persoalan ini akan ditindaklanjuti Oleh DPRD, dimana DPRD akan melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait yaitu, Pemerintah Daerah, PT.KIM dan Koperasi Pertambangan, guna melakukan penyandingan data perijinan. (Yeri)
Editor : Asdar