HALUT, FaktaInvestigasi — Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara secara resmi menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 kepada DPRD Halmahera Utara.
Penyampaian tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Halut yang dipimpin langsung Ketua DPRD Halmahera Utara, Cristina Lesnussa, pada Selasa (8/9/2026).
Rapat paripurna turut dihadiri Wakil Bupati Halut Dr. Kasman Hi. Ahmad, S.Ag., M.Pd., Dandim 1508/Tobelo Letkol Kav. Ramdhani Akbar, S.I.P., Kapolres Halut yang diwakili Kabag Ops Polres Halut AKP Anwar, perwakilan Kejaksaan Negeri Halut, Sekda Halut Drs. E.J. Papilaya, MTP., Wakil Ketua I DPRD Halut Inggrid Paparang, Wakil Ketua II DPRD Halut Abdilah Bailusy, para asisten Setda Halut, staf ahli bupati, pimpinan OPD, anggota DPRD, serta tamu undangan lainnya.
Dalam pidatonya, Ketua DPRD Halut Cristina Lesnussa mengatakan, penyesuaian anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan proses yang diperlukan untuk merespons berbagai dinamika serta perubahan asumsi dasar yang telah ditetapkan dalam anggaran sebelumnya.
Menurutnya, perubahan APBD merupakan hal yang wajar sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan dan perubahan kondisi yang dihadapi daerah.
“Harapan kami, perubahan APBD ini dilakukan dalam rangka penyesuaian anggaran dan program kegiatan guna membiayai kebutuhan-kebutuhan mendasar yang berkaitan dengan problematika yang dihadapi daerah ini,” ujar Cristina.
Ia menegaskan, DPRD menginginkan perubahan APBD dilakukan secara objektif, efektif, efisien, dan akuntabel demi kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah.
“Tindak lanjut dari kesepakatan Perubahan KUA-PPAS tersebut, hari ini secara resmi Bupati Halmahera Utara akan mengajukan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun 2026 kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama menjadi Peraturan Daerah,” ungkapnya.
Pendapatan Daerah Naik Rp23,25 Miliar
Sementara itu, Wakil Bupati Halmahera Utara Dr. Kasman Hi. Ahmad menjelaskan, penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 bukan semata-mata disebabkan oleh bertambah atau berkurangnya target penerimaan pendapatan maupun belanja.
Menurutnya, perubahan tersebut lebih diarahkan pada sinkronisasi program dan kegiatan dengan mempertimbangkan sisa waktu tahun anggaran berjalan.
Kasman menjelaskan, terdapat sejumlah penyesuaian dalam struktur APBD Perubahan 2026.
Pertama, perubahan pendapatan daerah, yang meliputi bertambah atau berkurangnya pendapatan akibat perubahan penerimaan dana transfer daerah serta penyesuaian penerimaan pajak daerah.
Kedua, perubahan belanja daerah, berupa pemetaan belanja melalui rasionalisasi kegiatan pada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), dengan mempertimbangkan skala prioritas dan urgensi masing-masing program.
Berdasarkan perubahan tersebut, postur Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2026 mengalami sejumlah penyesuaian.
Total pendapatan daerah sebelum perubahan tercatat sebesar Rp1.077.165.681.563,00. Setelah perubahan, pendapatan daerah menjadi Rp1.100.420.650.180,18, atau mengalami kenaikan sebesar Rp23.254.968.617,18.
Penyesuaian tersebut dipengaruhi oleh perubahan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Untuk PAD, sebelum perubahan ditetapkan sebesar Rp197.188.490.647,00. Setelah perubahan menjadi Rp212.550.163.199,77, atau meningkat sebesar Rp14.361.672.552,77.
Sementara itu, pendapatan dana transfer sebelum perubahan sebesar Rp870.018.459.154,00 dan setelah perubahan menjadi Rp877.522.291.355,41.
Adapun lain-lain pendapatan daerah yang sah sebelum perubahan sebesar Rp9.958.731.762,00, kemudian setelah perubahan menjadi Rp11.348.195.625,00, atau mengalami kenaikan sebesar Rp1.389.463.863,00.
Belanja Daerah Naik Rp15,21 Miliar
Dari sisi belanja, total belanja daerah Tahun Anggaran 2026 sebelum perubahan tercatat sebesar Rp1.075.165.681.563,00.
Setelah perubahan, belanja daerah menjadi Rp1.090.382.944.267,15, atau mengalami kenaikan sebesar Rp15.217.262.704,15.
Dengan perubahan tersebut, selisih antara pendapatan dan belanja daerah atau surplus tercatat sebesar Rp10.037.705.913,03.
Untuk penerimaan pembiayaan daerah, sebelum perubahan tercatat Rp0,00 atau nihil. Setelah perubahan menjadi Rp8.037.705.913,03.
Sementara itu, pengeluaran pembiayaan daerah sebelum perubahan sebesar Rp2.000.000.000,00 dan setelah perubahan tidak mengalami perubahan.
Wakil Bupati Kasman juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Halut atas kerja sama dan komunikasi yang selama ini terjalin dengan baik.
Menurutnya, sinergitas antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi bagian penting dalam memastikan proses pembahasan perubahan APBD dapat berjalan secara konstruktif.
“Proses ini akan berlanjut dengan waktu yang relatif terbatas. Maka dengan hormat, Dewan akan fokus untuk mencermati, mengoreksi, membahas, serta menyempurnakan Ranperda, selanjutnya untuk diboboti bersama dengan Tim Anggaran Pemda,” kata Kasman.
Ia berharap seluruh tahapan penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dapat segera diselesaikan sehingga rancangan tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
“Dengan demikian, semua program dan kegiatan yang telah direncanakan bisa dilaksanakan tepat waktu,” ujarnya.
Menutup penyampaiannya, Wakil Bupati menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan dan anggota DPRD Halut, jajaran Forkopimda, birokrasi lingkup Pemkab Halut, para akademisi, insan pers, serta seluruh pihak yang telah mendukung proses penyusunan APBD Perubahan 2026.
“Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, rekan-rekan Forkopimda, jajaran birokrasi lingkup Pemda Halut, para akademisi, insan pers, dan semua pihak atas kebersamaan dan kerja samanya,” tutup Wakil Bupati. (Jef)