Ternate – Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Maluku Utara, Adnan Mahmud menyatakan dukungan penuh terhadap penegasan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah naungan Presiden Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Adnan menegaskan bahwa posisi Polri di bawah Presiden merupakan bagian dari sistem ketatanegaraan yang harus dipahami secara utuh oleh seluruh elemen masyarakat, guna menjaga stabilitas nasional serta memperkuat profesionalisme institusi kepolisian.
“Kami dari FKUB Maluku Utara mendukung Kepolisian yang berada di bawah Presiden. Penegasan ini penting agar Polri tetap profesional, netral, dan fokus menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat,” ujar Adnan Mahmud saat dikonfirmasi, Selasa 27 Januari 2026.
Menurutnya, Polri memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya dalam merawat toleransi, kerukunan antar umat beragama, serta mencegah potensi konflik sosial di tengah keberagaman masyarakat.
Dirinya juga mengajak seluruh tokoh agama dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga suasana yang sejuk dan kondusif, serta tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang berpotensi memecah persatuan dan melemahkan institusi negara.
“Keamanan dan kerukunan adalah fondasi utama pembangunan. Oleh karena itu, kami berharap Polri terus bekerja secara presisi dan humanis demi kepentingan masyarakat luas,” akunya.
Pernyataan dukungan tersebut, lanjut Adnan merupakan wujud komitmen FKUB Maluku Utara dalam mendukung pemerintahan yang sah, menjaga persatuan bangsa, serta memperkuat sinergi antara aparat keamanan dan masyarakat demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.