JAKARTA, FAKTA – Pengiriman pasukan perdamaian, termasuk ke Jalur Gaza, hanya dapat dilaksanakan setelah ada mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui resolusi Dewan Keamanan, kata Kementerian Luar Negeri RI.
“Sejauh ini PBB belum membahas isu penggelaran PKO (misi pemeliharaan perdamaian) di Gaza,” kata Juru Bicara II Kemlu RI Rolliansyah Soemirat melalui pesan singkat, Rabu (19/06/2024).
Menurut Roy, demikian ia akrab disapa, prioritas saat ini berdasarkan Resolusi 2735 DK PBB adalah mengupayakan terciptanya perdamaian melalui gencatan senjata antara Israel dan kelompok Hamas Palestina.
“Pengiriman misi PBB, baik terkait jumlah, komposisi, jenis keahlian, pada saatnya nanti, selalu di sesuaikan dengan kebutuhan di lapangan,” kata Roy.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyatakan kesiapan Indonesia mengirimkan pasukan penjaga perdamaian ke Gaza untuk menjaga dan memantau gencatan senjata antara Palestina dengan Israel.
Kesiapan itu dinyatakan Prabowo pada forum IISS Shangri-La Dialogue 2024 yang berlangsung di Singapura, baru-baru ini.
Menurut Prabowo, berkontribusi dalam menciptakan perdamaian dunia menjadi salah satu misi Indonesia di panggung internasional, termasuk melalui pendekatan dialog inklusif dan kerja sama konkret.
Terkait konflik Gaza, Prabowo meyakini seluruh negara di bawah naungan PBB harus berkolaborasi untuk mencari jalan keluar dalam menciptakan perdamaian.
Dengan kolaborasi dari seluruh pihak, kata Prabowo, dirinya yakin akan ada jalan tanpa kekerasan yang dapat ditempuh untuk meredam konflik.
“Bersama dengan banyak negara lain di dunia saat ini, satu-satunya solusi nyata untuk perdamaian dan keamanan yang langgeng bagi Israel dan Palestina adalah solusi dua negara,” kata Presiden Terpilih RI periode 2024-2029 itu.
Sementara itu, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menyatakan menyiapkan brigade yang terdiri dari empat batalyon untuk dikirimkan sebagai pasukan perdamaian ke Gaza, Palestina, jika Republik Indonesia mendapatkan mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Menurutnya empat batalyon itu terdiri dari Batalyon Support, Batalyon Kesehatan, Batalyon Zeni, dan Batalyon Perbekalan. Menurutnya empat batalyon itu bakal terdiri dari 1.212 personel.
“Kita akan membentuk Brigade Komposit yang terdiri dari Batalyon Support, Batalyon Zeni, kemudian Batalyon Kesehatan, dan Batalyon Perbekalan, ke sana,” kata Agus usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Dia menjelaskan, Batalyon Kesehatan memiliki kemampuan perawatan medis karena dilengkapi dengan dokter. Kemudian Batalyon Zeni menurutnya memiliki kemampuan untuk membuat konstruksi pembangunan, dan Batalyon Perbekalan memiliki kemampuan untuk membuat dapur umum
Sedangkan Batalyon Support disiapkan untuk membantu pengamanan bagi personel-personel yang bertugas nantinya di Gaza. Menurutnya pasukan-pasukan pengamanan tetap diperlukan karena di daerah tersebut masih terjadi konflik.
“Jadi kita tetap mengamankan pasukan kita yang membantu,” ucap dia.
Selain itu, dia mengatakan TNI juga menyiapkan dua kapal rumah sakit dalam misi perdamaian tersebut, yaitu KRI Rajiman dan KRI Suharso. Menurutnya dua kapal rumah sakit itu bisa membantu perawatan bagi masyarakat yang terdampak konflik.
“Itu bisa merawat di dalam kapal, dan juga ada unit darurat bisa operasi kelas satu, ada x-ray dan ada UGD,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra mengatakan pengiriman pasukan itu masih menunggu proses yang cukup lama karena menunggu mandat dari PBB. Selain itu, pihaknya juga membahas rencana evakuasi korban sipil.
“Nanti kita kirim RS lapangan dan kita bisa evakuasi korban sipil yang ada di Gaza untuk dibawa ke Indonesia,” kata Herindra.
AD/ANT