Ternate – Litbang HalmaheraPost merilis hasil survei evaluasi kepuasan publik terhadap kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda–Sarbin Sehe, setelah satu tahun masa pemerintahan.
Survei dilakukan di Kota Ternate yang merupakan pusat ekonomi, perdagangan, pendidikan, dan layanan kesehatan di provinsi tersebut.
Hasilnya, sebanyak 84,3 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah daerah. Angka itu terdiri dari 9,3 persen sangat puas dan 75 persen puas. Sementara itu, 10 persen responden menyatakan kurang puas dan 5,7 persen tidak puas.
Meski tingkat kepuasan tergolong tinggi, survei juga mencatat adanya 15,7 persen responden yang memberikan catatan kritis terhadap jalannya pemerintahan pada tahun pertama.
Dalam pemetaan sektor kinerja, program perumahan menjadi faktor yang paling banyak mendorong kepuasan.
Sebanyak 40,3 persen responden menilai program rumah layak huni dan intervensi kebutuhan dasar sebagai alasan utama mereka merasa puas.
Kebijakan pendidikan gratis juga mendapat apresiasi dari 17,5 persen responden. Di sisi lain, sektor infrastruktur menjadi titik lemah.
Sebanyak 5,7 persen responden menyatakan ketidakpuasan terhadap kondisi pembangunan fisik dan layanan infrastruktur dasar.
Temuan ini menunjukkan adanya perbedaan persepsi antara capaian program sosial dan harapan masyarakat terhadap pembangunan fisik.
Sektor kesehatan dan sosial menyumbang 12,5 persen alasan kepuasan, terutama terkait layanan kesehatan gratis dan program pemenuhan gizi masyarakat.
Litbang menilai kebijakan yang menyentuh layanan publik secara langsung masih menjadi faktor utama dalam membangun kepercayaan masyarakat pada tahun pertama pemerintahan.
Direktur Litbang HalmaheraPost, Jufri Abubakar, mengatakan tingkat kepuasan yang tinggi merupakan modal sosial bagi pemerintah, namun tidak boleh membuat pemerintah terlena.
“Mayoritas puas adalah modal sosial. Tetapi kritik publik adalah energi korektif. Pemerintah tidak boleh hanya melihat angka, tetapi harus membaca pesan di balik data,” kata Jufri.
Menurut dia, suara kritis sebesar 15,7 persen merupakan sinyal yang perlu segera direspons melalui percepatan kebijakan, terutama di sektor pembangunan fisik dan infrastruktur.
Jufri menilai kepuasan publik pada tahun pertama masih banyak dipengaruhi oleh program yang menyasar kebutuhan dasar masyarakat. Tahun kedua, kata dia, akan menjadi fase konsolidasi kebijakan.
“Jika percepatan pembangunan infrastruktur tidak berjalan progresif, tingkat kepuasan berpotensi mengalami koreksi,” ujarnya.
Ia menambahkan, tingkat kepuasan publik bersifat dinamis dan sangat bergantung pada persepsi pemerataan manfaat pembangunan.
Survei ini menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error 5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Pengambilan sampel dilakukan secara proporsional di seluruh kecamatan di Kota Ternate.
Pengumpulan data berlangsung pada 29 Januari hingga 7 Februari 2026, sehingga hasilnya mencerminkan persepsi masyarakat setelah satu tahun pemerintahan Sherly–Sarbin berjalan.
Sumber: TernateHits