Halbar – Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Halmahera Barat (Halbar), Provinsi Maluku Utara (Malut), Fahmi Albar, menyentil komentar Ketua Komisi III DPRD Halbar yang dianggap Domi Reversi terkait rencana rolling jabatan di lingkungan Pemkab Halbar.
Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa Ketua Komisi III DPRD Halbar, Hardi Hayun terlalu tendensius dalam memberikan keterangan terkait rolling jabatan.
“Ketua komisi III terlalu tendensius dalam memberikan keterangan melalui pemberitaan di salah satu media online terkait rotasi jabatan. Mutasi dan rotasi ini domainnya kepala daerah, karena itu harus memberikan kepercayaan penuh pada Bupati untuk mangatur pembantunya yang kredibel dan profesional,” ujar Fahmi dalam siaran pers yang diterima media ini, Sabtu (21/02/26).
Fahmi menekankan bahwa Bupati bukan tipe pemimpin yang mengedepankan kepentingan identitas, karena rotasi jabatan sudah melalui mekanisme yang ketat melaui uji kompetensi yang akan ditempatakan di semua level.
“Kekuatiran Hardi terkesan mengada-ngada serta merasa paling berjasa pada perjungan politik di pilkada kemarin, saya berharap Hardi jangan masuk kamar orang hingga merangsak masuk dua kamar sekaligus. Bupati bukan tipe pemimpin yang mengutamakan identitas, karena rotasi sudah sesuai mekanisme,” ucapnya menimpali.
Ia juga mengingatkan bahwa fungsi pengawasan menjadi domainnya Komisi I dan dapat dipastikan setiap proses mutasi jabatan ini dijalankan secara terbuka dan objektif.
“Rotasi Jabatan dilakukan dengan mempertimbangkan asas norma, keterwakilan wilayah, dan yang paling penting adalah kinerja yang baik untuk bisa menyentuh kepentingan rakyat,” tegas Fahmi Albar yang juga Anggota DPRD Halbar ini.
Terakhir, Fahmi menjelaskan pasca pelantikan Kepala Daerah serentak, Bupati Halbar tidak terburu-buru dalam melakukan penyegaran birokrasi untuk memastikan semua aspek sejalan dengan Visi dan Misi Bupati.
“Pasca pelantikan Kepala Daerah serentak. Bupati Halbar telah mempertimbangkan semua aspek agar Visi dan Misi Bupati tetap sejalan pada saat meritokrasi birokrasi,” tutup Fahmi.