Ternate – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, meluncurkan program penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2026 di Kelurahan Maliaro, Kota Ternate, Sabtu (14/2/2026). Dalam kegiatan tersebut, Sherly didampingi Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman.
Program RTLH tahun ini menargetkan pembangunan sebanyak 1.200 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Maluku Utara. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 700 unit.
Sherly mengatakan pelaksanaan program dimulai lebih awal sebagai bagian dari evaluasi pelaksanaan sebelumnya.
Peluncuran yang dimajukan ke Februari bertujuan menghindari kendala cuaca pada akhir tahun yang sering menghambat proses pembangunan.
“Tahun lalu kita launching di Agustus. Tahun ini Februari supaya cepat selesai. Karena Oktober, November, Desember sudah musim hujan, kita tidak bisa bangun lagi rumahnya,” ujar Sherly.
Menurut dia, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah unit yang dibangun, tetapi juga dari ketepatan waktu, kualitas pekerjaan, dan tertibnya mekanisme pelaksanaan.
Karena itu, pemerintah menerapkan standar desain yang seragam, sistem pengawasan progres, serta pola distribusi material yang lebih terkontrol.
Ia juga mengingatkan penerima manfaat untuk memastikan material yang diterima sesuai dengan jumlah yang disalurkan.
“Ketika menerima bahan material, pastikan dihitung. Tahun kemarin yang menerima tidak menghitung, di akhir saling menyalahkan,” katanya.
Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, mengatakan program RTLH merupakan bagian dari upaya bersama pemerintah dalam menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Bicara tentang kemiskinan berarti bicara tentang meningkatkan harga dan martabat masyarakat. Itu tugas bersama kita semua,” ujar Tauhid.
Pelaksanaan RTLH 2026 diperkuat dengan penggunaan aplikasi kontrol progres untuk memantau perkembangan pembangunan di lapangan. Selain itu, dibuat perjanjian kerja bermaterai antara pemilik rumah dan tukang guna memastikan tanggung jawab masing-masing pihak.
Distribusi material dilakukan secara bertahap sesuai dengan progres pekerjaan untuk menjaga kualitas bangunan.
Program ini juga melibatkan dukungan lintas sektor. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Utara dilibatkan untuk percepatan sertifikasi tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Sementara itu, Sentra Bahagia dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyiapkan bantuan pelengkap berupa perabot rumah tangga serta dukungan ekonomi bagi penerima yang memenuhi kriteria.
Melalui peluncuran ini, pemerintah provinsi bersama pemerintah kota berharap program RTLH dapat berjalan lebih tertib, selesai tepat waktu, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sumber: TernateHits