Ternate – Dalam upaya menstabilkan harga 14 bahan kebutuhan pokok penting (Bapoting) tim Satgas Saber Pangan Polda Maluku Utara dan Pemerintah Provinsi melakukan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah gudang, ritel modern hingga tradisonal termasuk Indomaret di Ternate, Maluku Utara, Selasa, 10 Februari 2026. Sidang tersebut menjamin keterjangkauan harga, menjamin keamanan dan memastikan saling pangan menjelang hari raya besar (HBK).
Sejumlah titik yang disasar oleh tim Satgas Pangan di Kota Ternate tersebut adalah, gudang Firma Agung, pasar tradisional Bastiong, pasar tradisional Higienis Gamalama, Hypermart dan gudang Bulog serta Indomaret di Kelurahan Jati Ternate.
Sejumlah komoditas utama kebutuhan masyarakat yang menjadi sasaran diantaranya adalah, beras, telur, cabai, bawang dan daging dengan berdialog langsung bersama para pedagang guna menyatukan harga sekaligus menelusuri jalur distribusi bahan pangan.
Sekretaris Satgas yang juga Kadis Pangan Provinsi Maluku Utara, Deni Tjan usai sidak kepada rri dan sejumlah wartawan menyatakan, dari kegiatan yang dilakukan ketersediaan stok sembako di Maluku Utara masih aman hingga beberapa bulan ke depan.
“Untuk stok, sesuai hasil pemantauan di lapangan, masih sangat aman,” ujarnya.
Dirinya mengakui, meski ketersediaan stok masih tergolong aman, namun dapat menemukan adanya perbedaan harga sembako di pasar tradisional Bastiong dan Gamalama Ternate.
“Perbedaan harga sembako yang di pasar Bastiong dan Gamalama ini, karena rata-rata pedagang di Bastiong mengambil di pasar Gamalama untuk dijual kembali, tapi perbedaan harganya tidak terlalu tinggi,” katanya.
Dirinya menyatakan, dari temuan yang didapat saat sidak tersebut, akan dibahas dalam rapat bersama dengan tim untuk mengambil langkah selanjutnya.
“Yang pasti, temuan yang kami dapati di lapangan, akan kami tindaklanjuti dalam rapat bersama nanti,” katanya.
Sementara itu, Kepala Satgas Daerah (Kasatgasda), Kombes Pol. Edy Wahyu Susilo melalui, Iptu. Jeremy Theo menyatakan, sidang yang dilakukan ini mengedepankan upaya preemtif, preventif dan respresif atau penindakan hukum sebagai upaya terakhir.
“Kalau nanti kita menemukan adanya pedagang atau distributor yang coba-coba melakukan permainan harga sampai pada dugaan penimbunan yang menyebabkan kelangkaan, maka pasti sudah kita gunakan langkah terakhir yaitu penindakan hukum,” ucapnya diakhiri.