Ternate – Pemerintah Provinsi Maluku Utara resmi mengawali persiapan proyek infrastruktur tahun anggaran 2026 melalui kegiatan market sounding pekerjaan konstruksi jalan lapen. Agenda tersebut dibuka oleh Asisten I Setda Maluku Utara, Kadri La Etje, di Bella Hotel Ternate, Kamis 5 Februari 2025.
Kegiatan yang dilaksanakan Dinas PUPR berkolaborasi dengan Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) ini mengundang puluhan kontraktor di bidang jalan untuk menyamakan persepsi. Sementara itu, untuk narasumber dihadirkan dari LKPP RI.
Dalam sambutannya, Kadri menegaskan pentingnya kedisiplinan dalam setiap tahapan pengadaan agar seluruh proyek berjalan tertib, berkualitas, dan rampung sesuai jadwal. Ia mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur bukan sekadar serapan anggaran, tetapi harus memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
“Seluruh proses pengadaan konstruksi tahun 2026 harus dilaksanakan secara tertib dan profesional, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan publik,” ujar Kadri di hadapan para pemangku kepentingan.
Menurutnya, kualitas pekerjaan serta ketepatan waktu menjadi indikator utama keberhasilan program pembangunan daerah. Ia berharap arahan tersebut dapat ditindaklanjuti secara konsisten oleh seluruh pihak, mulai dari pejabat teknis hingga penyedia jasa konstruksi.
Kegiatan market sounding ini menjadi langkah awal pemerintah daerah untuk menyampaikan gambaran rencana proyek strategis 2026, sekaligus mendorong transparansi dan efisiensi dalam konsolidasi paket pekerjaan konstruksi jalan.
Sementara itu, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Provinsi Maluku Utara, Hairil Hi. Hukum, menekankan perlunya peningkatan mutu pelaksanaan proyek, khususnya pada pekerjaan jalan tanpa lapisan aspal.
Ia menjelaskan bahwa forum ini bertujuan menyamakan persepsi antara pejabat pembuat komitmen dan penyedia jasa terkait spesifikasi teknis, ruang lingkup pekerjaan, mekanisme kontrak, serta tanggung jawab masing-masing pihak.
“Kami berharap kegiatan ini melahirkan kontrak payung yang kuat, implementatif, dan mampu mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan konstruksi jalan di Maluku Utara,” ujarnya.
Hairil juga menggarisbawahi pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan kontrak serta komitmen bersama untuk memastikan seluruh proyek berjalan sesuai target pembangunan.
Acara tersebut dihadiri pejabat daerah, akademisi, serta pelaku industri konstruksi dari berbagai kabupaten dan kota di Maluku Utara, sebagai bentuk sinergi awal menyongsong agenda pembangunan infrastruktur 2026 yang lebih transparan dan berkelanjutan.