Pendidikan Malut

Anggaran Dikbud Malut Tahun 2026 Capai Rp783 Miliar

×

Anggaran Dikbud Malut Tahun 2026 Capai Rp783 Miliar

Sebarkan artikel ini
Kadikbud Maluku Utara, Abubakar Abdullah beri berbagai macam pada Kick Off Meeting pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026 di Sofifi, Rabu 4 Februari 2026. (Foto: RRI/KBRN)

Sofifi – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Maluku Utara resmi mengawali pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026 melalui Kick Off Meeting yang digelar di Sofifi, Rabu 4 Februari 2026. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara, Abubakar Abdullah yang diikuti jajaran pejabat senior, staf, dan kepala sekolah secara langsung maupun berani.

Kick Off Meeting tersebut, dirangkaikan dengan penyerahan surat keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, serta penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Disdikbud Maluku Utara sebagai langkah awal memperkuat tata kelola program.

Dalam forum itu, Abubakar secara terbuka memaparkan alokasi anggaran pendidikan 2026 yang menembus lebih dari Rp783 miliar. Anggaran tersebut mencakup program penunjang urusan pemerintahan Rp536 miliar lebih, Program Pengelolaan Pendidikan Rp222 miliar lebih.

Selain itu, Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan Rp22,6 miliar, Program Pengembangan Kebudayaan Rp717 juta, Program Pengembangan Kesenian Tradisional Rp1,2 miliar dan Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Rp365 juta.

“Kegiatan ini menandakan kita semua sudah siap memulai pekerjaan 2026. Saya optimistis target dapat tercapai karena didukung tim yang solid,” ujar Abubakar di hadapan seluruh peserta.

Ia menekankan transparansi anggaran menjadi kunci agar seluruh jajaran dapat bersama-sama mengawal program pendidikan berjalan tepat sasaran dan berdampak langsung pada masyarakat.

Salah satu isu krusial yang disampaikani adalah masih tingginya angka putus sekolah di Maluku Utara. Menurut Abubakar, kebijakan pendidikan tahun depan difokuskan untuk menekan jumlah anak yang tidak melanjutkan pendidikan sekaligus memperluas layanan sekolah di berbagai wilayah.

“Dengan sumber daya yang kita miliki, ada dua hal utama yang harus dipenuhi: akses pendidikan harus semakin luas, dan mutu pendidikan harus terus meningkat. Indikator anak tidak sekolah wajib kita kendalikan bahkan diturunkan,” ucapnya.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap perencanaan yang dimulai sejak awal tahun ini mampu memastikan seluruh program pada tahun 2026 berjalan efektif, memperkuat kualitas sumber daya manusia, serta mendorong pemerataan pendidikan di kawasan timur Indonesia.


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *