Ternate – Perekonomian Provinsi Maluku Utara tumbuh sangat tinggi, mencapai 39,10 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada Triwulan III 2025. Namun, lonjakan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan pertumbuhan yang inklusif. Sejumlah indikator sosial justru menunjukkan tekanan, mulai dari kenaikan pengangguran hingga potensi melebarnya ketimpangan ekonomi.
Kondisi itu terungkap dalam media briefing rutin “Torang Pe APBN” edisi Januari 2026 yang digelar secara hybrid oleh Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Maluku Utara di Aula Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Maluku Utara, Kamis (29/1/2026).
Kepala Kanwil DJPb Maluku Utara sekaligus Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Maluku Utara, Sakop, mengatakan pertumbuhan ekonomi daerah terutama ditopang oleh ekspansi industri pengolahan dan pertambangan seiring penguatan kebijakan hilirisasi. Stabilitas makroekonomi juga relatif terjaga dengan inflasi tercatat 1,63 persen.
Sejumlah indikator kesejahteraan menunjukkan perbaikan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 72,52, sementara tingkat kemiskinan turun ke level 5,81 persen.
Namun, di balik capaian tersebut, Sakop mengakui masih terdapat persoalan struktural. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) naik menjadi 4,55 persen. Sementara itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tercatat sangat rendah, hanya 0,44 persen. Nilai Tukar Petani (NTP) juga mengalami penurunan ke angka 103,14, dan rasio gini mencapai 0,299 yang mengindikasikan risiko meningkatnya ketimpangan.
“Pertumbuhan tinggi yang berbasis sumber daya alam ini belum sepenuhnya inklusif. Diperlukan kebijakan yang memastikan manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih merata, termasuk mitigasi dampak sosial dan ekologis dari ekspansi industri ekstraktif,” kata Sakop.
Dari sisi fiskal, pendapatan negara di Maluku Utara hingga akhir Desember 2025 mencapai Rp4.908,19 miliar atau 122,54 persen dari pagu, tumbuh 40,30 persen secara tahunan. Namun, realisasi belanja APBN regional justru mengalami kontraksi 7,56 persen menjadi Rp17.453,53 miliar dari pagu Rp18.213,84 miliar, sehingga mencatatkan defisit Rp12.545,34 miliar.
Kontraksi juga terjadi pada pos Transfer ke Daerah (TKD) yang turun 3,09 persen (yoy). Penurunan ini dipicu oleh merosotnya Dana Insentif Fiskal hingga 84,53 persen dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar 54,48 persen, yang dinilai berpotensi menghambat percepatan pembangunan daerah.
Pada level Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pendapatan Asli Daerah (PAD) tumbuh signifikan 60,22 persen menjadi Rp1.899,51 miliar. Meski demikian, struktur pendapatan daerah masih sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat yang menyumbang 86,51 persen dari total pendapatan.
Realisasi belanja daerah juga tergolong rendah, baru mencapai 63,58 persen dari pagu. Sejumlah kendala diidentifikasi, antara lain gagal salur TKD akibat keterlambatan penyampaian dokumen, perubahan rencana kegiatan, serta persoalan hukum yang belum terselesaikan.
Masalah lain yang disoroti adalah rendahnya operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Dari koperasi yang telah memiliki akun Simkopdes, hanya 76 unit yang benar-benar aktif beroperasi. Hambatan utama meliputi skala usaha kecil, keterbatasan modal, minimnya sumber daya manusia yang kompeten, kebijakan yang belum konsisten, risiko penyempitan fiskal desa, serta persoalan tata kelola yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
Dalam kesempatan yang sama, Local Expert Regional Maluku Utara dari Universitas Khairun Ternate, Chairullah Amin, menekankan perlunya perubahan paradigma dalam pemanfaatan APBN. Menurut dia, anggaran negara tidak hanya berfungsi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus menjadi instrumen pemerataan kesejahteraan.
Sumber: TernateHits