Ternate – Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara resmi menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2025 kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan KPU Provinsi Maluku Utara. Penyerahan berlangsung di Auditorium Utama lantai 2 Kantor BPK RI Perwakilan Maluku Utara, Ternate, Kamis. 15 Januari 2026.
Hadir dalam agenda tersebut Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe. Dalam sambutannya, Sarbin menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas bukan sekadar jargon, melainkan fondasi utama dalam pengelolaan keuangan negara yang sehat dan dipercaya publik.
Menurutnya, BPK telah menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam membangun Maluku Utara. BPK terus mengawal perbaikan tata kelola keuangan dan birokrasi. Kolaborasi ini penting agar standar pengelolaan keuangan makin rapi dan berdampak.
Dengan gaya santai tapi tegas, Wagub juga menyinggung pentingnya komunikasi dua arah yang lebih cair. Ia berharap koordinasi antara pemerintah daerah dan BPK tidak hanya berjalan secara formal, tetapi juga adaptif mengikuti perkembangan zaman. “Kami berharap agar BPK terus terbuka untuk berkomunikasi dengan kami, tidak hanya secara formal, tetapi juga melalui WhatsApp,” kata Sarbin.
“Kami berharap dapat bekerja sama dengan BPK dan seluruh stakeholder untuk meningkatkan pendapatan daerah dan memperbaiki tata kelola penyelenggaraan pemerintahan,”ucapnya.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara, Marius Sirumapea, membuka sambutan dengan pesan optimistis di awal tahun. Ia berharap indeks kebahagiaan di Maluku Utara bisa menjadi yang tertinggi di Indonesia, seiring meningkatnya kesejahteraan dan pendapatan daerah.
Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan dan kejujuran dalam komunikasi antara pemerintah daerah dan BPK. “Kami berharap agar pemerintah daerah dapat berkomunikasi dengan kami secara terbuka dan jujur, sehingga kami dapat membantu memperbaiki pengelolaan keuangan negara,”ujarnya.
Penyerahan LHP ini turut dihadiri Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, Sekretaris Daerah Provinsi, para bupati dan wali kota se-Maluku Utara, jajaran inspektorat, BPKAD provinsi dan kabupaten/kota, serta pejabat BPK RI Perwakilan Maluku Utara.