Ternate – Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Provinsi Maluku Utara menyoroti perkembangan pelaksanaan program Sekolah Rakyat. Hal ini disampaikan Kepala Perwakilan Kemenkeu Maluku Utara, Sakop, dalam kegiatan Torang Pe APBN edisi Oktober 2025, Rabu (29/10/2025).
Menurutnya, hingga saat ini di Provinsi Maluku Utara telah berdiri tiga Sekolah Rakyat. Dengan total 150 siswa dan 42 tenaga pendidik yang aktif mengajar.
“Sekolah Rakyat hadir sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam memperluas akses pendidikan dasar. Terutama di wilayah-wilayah yang belum terjangkau fasilitas pendidikan formal,” ujar Sakop dalam paparannya, bertempat di Aula Gamalama Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara.
Sakop mengungkapkan, implementasi program Sekolah Rakyat masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu segera diatasi. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan sumber daya manusia, dan penerimaan masyarakat terhadap model pendidikan alternatif.
Selanjutnya, tantangan perihal keberlanjutan program, serta persoalan pendanaan dan pemenuhan kebutuhan dasar. Seperti infrastruktur, sanitasi, dan sarana prasarana pendidikan.
“Kemenkeu mencermati bahwa keberlanjutan Sekolah Rakyat tidak hanya bergantung pada anggaran. Tetapi juga dukungan sosial dan kapasitas penyelenggara di daerah,” katanya, menambahkan.
Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, Kemenkeu Maluku Utara menyampaikan beberapa rekomendasi strategis. Antara lain, penguatan mekanisme rekrutmen dan retensi guru, perbaikan sanitasi serta penyediaan air bersih di lingkungan sekolah.
Rekomendasi selanjutnya adalah evaluasi standar biaya konsumsi peserta didik dan pendidik, penerapan strategi komunikasi berbasis komunitas guna meningkatkan penerimaan masyarakat. Serta penjajakan kerangka pembiayaan berkelanjutan yang bersumber dari luar APBN.
Sakop menegaskan, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk memastikan Sekolah Rakyat dapat terus berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di Maluku Utara. “Kami berharap ke depan Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi solusi sementara, tetapi dapat tumbuh menjadi model pendidikan alternatif yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Sakop, mengakhiri.