Ternate – Pemerintah Kota Ternate melalui Dinas Perhubungan Kota Ternate bekerja sama dengan pihak ketiga untuk pengadaan lampu penerangan jalan umum (PJU), yang ditargetkan lima tahun kedepan bisa terealisasi 3.800 titik PJU di wilayah Kota Ternate.
Di tahun 2025 ini, Dishub telah mampu menempatkan sebanyak 251 titik PJU, dan rencananya di tahun 2026 mendatang, akan ditingkatkan menjadi 300 hingga 500 titik PJU, bahkan bisa terealisasi terus hingga lima tahun kedepan sebanyak 3.800 titik PJU.
Wakil ketua I DPRD Kota Ternate, Amin Subuh mengaku, telah menghadir sosialisasi rencana pengadaan lampu PJU tahun 2026 yang disampaikan oleh pihak ketiga (investor) pengadaan lampu penerangan jalan umum tersebut.
“Kita diundang mendengar bagaimana mekanisme dorang (investor) pengadaan lampu PJU seperti apa dorang lakukan. Mereka juga akan kerja sama dengan PLN terkait tiang listrik dan konek jaringan PLN,” ujarnya.
Amin menjelaskan, lampu PJU pada siang hari akan dimatikan total, lampu tersebut mulai hidup pada jam 18.00 WIT (6 sore), dan itu juga ada klasifikasi tahapan watt yang digunakan.
“Dari jam 06.00 sore sampai jam 11.00 malam menyala full 100 watt. Nanti akan terjadi pengurangan pada larut malam hingga terakhir sampai jam 06.00 pagi,” ucapnya.
Amin mengatakan, lampu PJU yang akan diterapkan pada tahun 2026 sangat irit sekali, jika dibanding PJU yang sudah ada.
“Kalau tidak irit tidak mungkin pemerintah mau kerja sama dengan pihak ketiga (investor) tersebut,” katanya.
Menurut Amin, estimasi anggaran kerjasama dengan investor pengadaan lampu PJU itu akan dibahas lebih lanjut, dan akan dibicarakan mengenai anggaran, waktu berapa tahun dan pihak ketiga yang bakal kerjasama dengan Pemkot Ternate.
“Apalagi saat ini terjadi pemangkasan dana Transfer Ke Daerah (TKD). Pembahasan rencana kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka pengadaan lampu PJU belum muncul, sedangkan baru terjadi pengurangan TKD tersebut,” katanya.
Amin menambahkan, pengadaan lampu PJU bersamaan dengan pengurangan TKD tahun 2026, DPRD akan bersikap jika menggunakan keuangan daerah, dan selanjutnya nanti DPRD akan memberi respon seperti apa, Itu nanti dilihat perkembangannya.