Halbar – Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara berkomitmen untuk tetap mengawal persoalan puluhan tenaga honorer yang tidak lulus seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I dan II tahun 2025.
Hal tersebut disampaikan Bupati Halmahera Barat, James Uang setelah menerima kedatangan pegawai honorer dengan tujuan untuk memastikan usulan status paruh waktu ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau MenPAN-RB, pada Senin (29/9/2025).
James Uang menyatakan, dirinya sudah pernah berkomunikasi dengan Komisi II DPR-RI, Rifki (Melalui pesan WhatsApp), dan meminta bantuan untuk berkomunikasi dengan MenPAN-RB, dan beliau siap menghubungi MenPAN-RB.
“Tidak lama beliau menghubungi MenPAN-RB, kemudian saya ditelpon dari MenPAN-RB namanya kalau tidak salah pak Deni. Beliau bilang ke saya bahwa link akan dibuka waktu dekat,” kata James.
James mengatakan, sebanyak 123 daerah termasuk Halbar yang belum mengusulkan PPPK paruh waktu.
“Jadi, pada prinsipnya Pemerintah Daerah tetap mengakomodir dan mengusulkan itu ke MenPAN-RB,” ucapnya.
James menyebutkan, ada 1.405 orang di Halbar yang diusulkan ke MenPAN-RB. “Prinsipnya kami tetap memperjuangkannya nasib honorer yang ada di Halbar,” katanya mengakhiri.