Ternate – Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menegaskan pentingnya percepatan regulasi hutan adat, pemulihan ekosistem, serta mitigasi bencana ekologi di daerahnya, menyusul pesatnya pertumbuhan ekonomi yang ditopang sektor pertambangan, khususnya nikel.
Hal itu disampaikan dalam pertemuan bersama Komisi IV DPR RI dan Kementerian Kehutanan, Selasa (23/9/2025), di Ternate.
Dalam forum yang dihadiri Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, serta sejumlah kepala daerah dan pelaku usaha pertambangan, Sherly menyampaikan apresiasi atas perhatian pusat terhadap Maluku Utara yang kini mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi nasional, mencapai 32 persen.
Namun, menurut Gubernur perempuan pertama Malut itu, capaian tersebut tidak sepenuhnya inklusif karena memunculkan persoalan serius di lapangan, terutama konflik antara konsesi tambang, perkebunan, kawasan hutan, hingga lahan adat yang terimbas izin tambang.
“Oleh karena itu saya selaku Gubernur Maluku Utara menyambungkan permintaan banyak dari masyarakat untuk percepatan regulasi hutan adat, hutan transmigran yang belum terpenuhi karena lahan garapannya masuk dalam kawasan hutan, hingga rehabilitasi mangrove, pemulihan DAS, serta mitigasi bencana ekologi,” kata Sherly.
Ia menekankan bahwa semua persoalan tersebut membutuhkan campur tangan kebijakan pemerintah pusat serta dukungan penuh DPR RI, khususnya Komisi IV, agar solusi yang dihasilkan benar-benar berpihak kepada rakyat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
Selain itu, Sherly juga menyoroti pentingnya komitmen perusahaan pemegang izin untuk lebih bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan.
“Kebijakan pusat harus hadir sebagai penyeimbang agar pembangunan ekonomi tidak mengorbankan keberlanjutan hidup masyarakat di Maluku Utara,” ujarnya.
Sementara itu, Titiek Soeharto menegaskan agar pertambangan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terutama yang berada di lingkar tambang.
Untuk mengatasi deforestasi, Anak mendiang Presiden kedua Republik Indonesia ini juga mendorong agar dilakukan penanaman kembali pohon pasca tambang, termasuk juga menanam mangrove.
“Kemudian terkait dengan Deforestasi itu harus betul-betul diawasi, ilegal loging, dari Kehutanan pengawasan-pengawasannya jangan sampai lebih banyak lagi deforestasi, hutan-hutan yang rusak. Kemudian program deforestasi ini harus dilakukan penanaman mangrove di pulau-pulau sekitar di Maluku Utara,”ucapnya.
Titik juga merespons soal dana bagi hasil (DBH) pusat ke daerah yang dikeluhkan oleh para kepala yang hadir dalan pertemuan tersebut. Ia mendorong agar DBH segera ditransfer ke daerah untuk percepatan pembangunan di daerah.