Jakarta – Inisiatif PT Pertamina untuk menggabungkan tiga Subholding mendapat dukungan Komisi VI DPR RI. Dukungan tersebut terungkap, pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VI DPR dan PT Pertamina, di Jakarta, Kamis, (11/9/2025).
Tiga Sub Holding itu adalah PT Pertamina Patra Niaga, PT Kilang Pertamina Internasional, dan PT Pertamina International Shipping. Wakil Ketua Komisi VI, Adisatrya Suryo Sulisto menilai kebijakan tersebut menurut Komisi VI sejalan dengan kebijakan Danantara.
“Sejalan dengan arah kebijakan Badang Pengelola investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara),” kata Adisatrya. Menurut Adisatrya, pihaknya juga mendukung konsolidasi sejumlah unit usaha yang berada di luar bisnis utama PT Pertamina.
Hal ini agar Pertamina fokus pada bisnis inti di sektor minyak dan gas, serta energi terbarukan. Menurutnya, hal ini sesuai dengan arahan dan kajian bersama Danantara.
Anggota Komisi VI DPR Rivqy Abdul Halim juga memberi apresiasi terhadap rencana integrasi tiga Subholding Pertamina. Dia menyebut, rencana tersebut sebagai sebuah terobosan baik.
Begitu juga dengan rencana merger antara Pelita Air dan Garuda Indonesia, Rivqy berharap, ”Semoga menjadi terobosan juga, kerja sama antar BUMN,” kata Rivqy.
Diketahui, rencana penggabungan, disampaikan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri dalam RDP tersebut. “Kita akan melakukan integrasi hilir yaitu penggabungan operasional yang kita targetkan akan selesai pada akhir tahun 2025,” kata Simon.
Simon mengungkapkan, Perseroan ke depan akan lebih fokus pada bisnis inti di sektor minyak dan gas, serta energi terbarukan. Dengan demikian, sejumlah unit usaha yang berada di luar bisnis utama akan dipisahkan atau spin off dari Perseroan.
Komisi VI memang menyikapi positif rencana integrasi bisnis hilir Pertamina. Rencana tersebut, dinilai sejalan dengan semangat dan arah arah kebijakan Danantara.
Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria sempat menyampaikan, pihaknya berencana untuk merampingkan jumlah BUMN. Apalagi, anak usaha BUMN berjumlah total lebih dari 800 menjadi sekitar 200 perusahaan saja.
Menurut Dony, hal tersebut merupakan upaya agar perusahaan-perusahaan BUMN nantinya hanya akan fokus pada bisnis utamanya. Jika perusahaan-perusahaan BUMN kembali ke core businesnya, Dony menilai perusahaan menjadi lebih sehat dan kuat.