Ternate – Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda kembali menuai apresiasi publik atas gebrakan yang dinilai efektif dan efisien dalam menyerap aspirasi masyarakat. Langkah yang populer disebut sebagai “belanja masalah” itu pertama kali diterapkan saat Ramadan 1446 Hijriah untuk menangani persoalan infrastruktur jalan dan jembatan, dan kini diperluas ke isu rumah tidak layak huni (RTLH) serta akses listrik bagi warga.
Dalam program ini, Gubernur perempuan pertama Maluku Utara tersebut melibatkan langsung partisipasi masyarakat. Warga diberi kesempatan melaporkan kondisi di lingkungan mereka melalui formulir daring (Google Form) dengan melampirkan data dan foto rumah atau fasilitas umum yang membutuhkan perhatian.
Cara sederhana ini terbukti efektif, selain cepat dan mudah, juga tidak membutuhkan anggaran, dibandingkan dengan mengutus tim untuk melakukan survei.
Melalui pengumuman di akun media sosialnya, Sherly berhasil menghimpun lebih dari 200 laporan kerusakan jalan dan jembatan dari 10 kabupaten/kota di Maluku Utara. Selanjutnya, data itu diolah oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di bawah Plt. Kepala Dinas Risman Iriyanto Djafar.
Dari hasil verifikasi, PUPR mampu memetakan status jalan yang dilaporkan masyarakat mulai dari jalan tanpa status, jalan kabupaten, provinsi, hingga jalan nasional. Perhitungan awal menunjukkan kebutuhan anggaran untuk perbaikan mencapai lebih dari Rp8 triliun.
Kini, pendekatan serupa digunakan Gubernur Sherly untuk memetakan masalah RTLH dan rumah warga yang belum teraliri listrik. Melalui program Maluku Utara Terang dan RTLH, ia bersama Wakil Gubernur Sarbin Sehe berkomitmen meningkatkan kualitas hidup masyarakat kurang mampu.
“Lingkungan tempat tinggal sangat memengaruhi produktivitas dan kesehatan. Kalau rumah layak dan terang, anak-anak bisa belajar dengan baik, keluarga lebih sehat, dan hati pun ikut senang,” ujar Sherly.
Gubernur Sherly mengajak seluruh warga untuk ikut berpartisipasi dengan cara mendata keluarga atau tetangga yang masih tinggal di rumah tak layak huni, dengan cara di upload pada link berikut https://bit.ly/nyalaMU.
Langkah inovatif ini mendapat sambutan positif dari DPRD Maluku Utara. Anggota DPRD, Muksin Amrin, menilai pendekatan Gubernur lebih praktis dibanding menunggu laporan dari pemerintah kabupaten/kota yang kerap lamban.
“Gebrakan Gubernur Sherly sangat positif, karena menyerap aspirasi langsung dengan cara yang mudah. Dengan model seperti ini, saya kira harus diberi apresiasi karena sesuai langkah maju untuk penyerap langsung di masyarakat,” kata Muksin saat dikonfirmasi, Selasa (9/9/2025).
Menurutnya, model “belanja masalah” membuka akses partisipasi masyarakat yang lebih luas sehingga pemerintah provinsi dapat menjangkau wilayah-wilayah terpencil yang sulit dijangkau langsung oleh gubernur maupun dinas terkait.
Dengan strategi berbasis partisipasi ini, Gubernur Sherly diharapkan mampu mempercepat penanganan persoalan sosial dasar, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di seluruh Maluku Utara.