Halut – Halut – Badan pengawas pemilu, (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Utara, gelar sosialisasi Pengawasan Pilkada Partisipatif, di Kabupaten Halmahera Utara tahun 2024 kepada melibatkan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Organisasi kepemudaan dan Wartawan, pada pemilihan kepala Daerah serentak Tahun 2024.
Kegiatan yang dilaksanakan secara langsung bertempat di Hotel Gren Land Desa Gura Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, dihadiri oleh Ketua Bawaslu Ahmad Idris, Kordiv hukum dan pencegahan, Rusni Ibrahim, Kordiv penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, Jenfanher Lahi, Sekretaris Bawaslu Jusak Bubala, Ketua KPU Halut Abdul Djalil, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi kepemudaan dan Para Wartawan. Kamis, (26/09/2024).
Ketua Bawaslu Halut Ahmad dalam sambutan sekaligus membuka kegiatan mengatakan bahwa sosialisasi yang dilaksanakan melibatkan semua pihak itu dalam rangka mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) serentak tahun 2024 agar berjalan aman dan berkualitas. Menariknya, konsolidasi demokrasi ini juga adalah pertama kali tercatat dalam agenda Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara.
“Karena berbicara kekuatan fungsi pengawasan terbatas, maka kami butuh semua pihak untuk mengawal pelaksanaan pilkada serentak 2024,” ucap Ketua Bawaslu Halut,
Menurutnya, proses pilkada yang dilalui penuh dengan berbagai dinamika, turbulensi dan gesekan, maka semua pihak harus menjadi bagian dari penyejuk dan pencerah sehingga pilkada dapat berjalan dengan baik.
“Baru awal kampanye sudah ada laporan yang masuk terkait pelanggaran kampanye, semoga laporan yang masuk kemarin merupakan yang terakhir dan tidak beruntun terus di masa kampanye yang akan datang,” pinta Ketua Bawaslu
Ketua Bawaslu menjelaskan bahwa dalam pilkada ada tiga isu besar yang menjadi topik kampanye Bawaslu yaitu netralitas ASN, menangkal isu sara, dan praktek politik uang. Karena itu, dia menegaskan bahwa untuk mensukseskan Pilkada yang damai dan berkualitas dibutuhkan partisipasi semua elemen sosial.
Karena politik uang adalah pelanggaran yang sangat merusak proses demokrasi kita kedepan dan dengan uang pemilih tidak menggunakan lagi hati nuraninya tetapi pendekatan pragmatis,” Tutup Ketua Bawaslu Halut. (Yeri)