JAKARTA, FAKTA – Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mempertanyakan sumber data peringkat kesehatan Indonesia yang disampaikan Presiden Jokowi. Baru-baru ini Presiden menyoroti peringkat pendidikan dan kesehatan global Indonesia, yaitu urutan 57 untuk pendidikan dan 58 untuk kesehatan.
Presiden Jokowi lantas mengatakan Indonesia masih jauh tertinggal dalam dua sektor tersebut. Hal ini seperti pernyataan dalam video yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden, pada Kamis (11/7/2024) baru-baru ini.
Ketua Umum IDI Slamet Budiarto lantas menyebut peringkat kesehatan Indonesia yang sebenarnya. Ia mengatakan peringkat Indonesia sebetulnya lebih buruk dari yang disampaikan.
Padahal, kata Kepala Negara, kesehatan dan pendidikan adalah modal utama menciptakan SDM unggul. Meski infrastruktur yang dimiliki baik, tetapi tanpa ada SDM yang mumpuni, kualitas yang diberikan tidak akan sempurna
Slamet berpegang data resmi yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), yakni United Nation Development Programme (UNDP). Menurutnya, berdasarkan data UNDP 2022, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia ada pada urutan 114 dari 192 negara.
“Artinya peringkat kesehatan Indonesia masih sangat buruk. Ada tiga aspek penting yang diukur dalam penentuan peringkat IPM, yaitu kesehatan, pendidikan, dan kelayakan hidup,” kata Slamet, Minggu (14/7/2024).
Menurut Slamet, pembangunan ekosistem kesehatan yang baik belum menjadi prioritas utama pemerintah. Hal itu terlihat dari anggaran kesehatan sebelum adanya UU Kesehatan.
Sebelum ada UU Kesehatan anggaran untuk kesehatan hanya 5 persen dari APBN. Dan, 10 persen dalam APBD di tingkat daerah.
“Anggaran kesehatan itu terlalu kecil untuk penyediaan infrastruktur, fasilitas kesehatan, dan tenaga kesehatan. Dari data itu berarti masih ada 171 kecamatan yang belum punya puskesmas,” ungkap Slamet.
“Kemudian saat ini terdapat 415 (3,99 persen) puskesmas belum memiliki dokter. Selain itu ada 4.985 (47,77 persen) puskesmas belum memiliki sembilan jenis tenaga kesehatan standar secara lengkap,” ujarnya, lagi.
Ia lantas mempertanyakan bagaimana Indonesia mau memiliki kualitas SDM dengan generasi emas yang mumpuni, jika masalah pembangunan kesehatan belum jadi prioritas. Padahal kesehatan dan pendidikan adalah syarat terciptanya SDM unggul.
Slamet menegaskan IDI khawatir di tahun-tahun mendatang kondisi ekosistem kesehatan Indonesia akan bertambah buruk. Karena berdasarkan UU Kesehatan yang baru disahkan beberapa waktu lalu, justru menghapus anggaran kesehatan pusat 5 persen dan daerah 10 persen.
“Artinya unsur pemaksaan (mandatory spending) agar pusat dan daerah menyediakan anggaran kesehatan sudah tidak ada. IDI khawatir, khususnya daerah, akan semakin abai soal kesehatan,” katanya.
Padahal, kata Slamet, ada dua hal penting yang masih menjadi pekerjaan rumah besar dalam pembangunan ekosistem kesehatan. Keduanya, kata dia, yakni pembangunan fasilitas atau infrastruktur kesehatan dan penyedian tenaga kesehatan.
Dia mengatakan, Dalam rasio data yang dirangkum WHO, rasio jumlah dokter, termasuk dokter umum dan spesialis, yaitu 1/1000 atau 1 dokter per 1000 penduduk. Angka terakhir yang didapatkan dari WHO dan juga World Bank, rasio Indonesia ada di 0,46/1000.
“Angka ini membawa Indonesia menempati posisi ketiga terendah di ASEAN setelah Laos 0,3/1000 dan Kamboja 0,42/1000. Kalau dibandingkan dengan Thailand dan Filipina kita masih di bawahnya, apalagi dengan Malaysia dan Singapura,” papar Slamet.
IDI bertekad terus mendorong pemerintahan Prabowo dan DPR RI nanti untuk memperhatikan masalah kesehatan. Meski UU kesehatan, katanya, sudah menghapus soal anggaran kesehatan 5 dan 10 persen, IDI tetap mendesak adanya prioritas anggaran untuk kesehatan.
ARM/KBRN
