Halut – APDESI Halmahera Utara akan kembali gelar aksi unjuk rasa Jilid II terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara, terkait dengan belum terbayarnya Siltap Kades, Aksi tersebut akan dilaksanakan dalam minggu ini.
Ketua DPC APDESI Halut M.Iksan Madu dalam hal ini juga sebagai Kades Rawajaya, saat menemui Media, menjelaskan bahwa,” untuk menindak lanjuti hasil kesepakatan dengan Pemerintah Daerah saat Aksi Unjuk Rasa pada tanggal 21 April 2024 bahwa akan dilakukan pembayaran Siltap Desa sampai dengan bulan Maret. Selain itu juga akan berusaha melunasi sisa siltap bulan November Desember tahun 2023, namun kenyataannya sampai saat ini masih baru diproses yaitu bulan Januari dan itu juga belum seluruhnya.
Untuk itu APDESI Halut akan kembali menggelar aksi Jilid II dalam Minggu ini, dan ini sudah disampaikan ke DPD APDESI Provinsi. DPD APDESI juga sudah berkordinasi dengan Ketua Umum APDESI RI sehingga aksi tersebut akan melibatkan seluruh pengurus DPD dan juga DPC APDESI Kabupaten Lainnya. Juga dalam aksi tersebut akan diikuti langsung Waketum APDESI Republik Indonesia Bapak Yoram Uang,”Ungkap Iksan”.
Tambah Iksan, APDESI Halut juga telah menginstruksikan kepada 196 Kades agar mulai besok Kantor Desa di tutup dan tidak memberikan pelayanan terkait surat menyurat, sehingga lewat kesempatan ini kami mewakili seluruh Kades menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat karena ini sangat terpaksa harus kami lakukan,”Tuturnya”.
Waketum APDESI Republik Indonesia Bapak Yoram Uang saat dikonfirmasi Media lewat WhatsApp mengatakan bahwa, Saya sangat mendukung aksi ini karena sudah berulang ulang Pemda Halut memberi sorga telingah dan ini adalah hak orang maka tidak butuh lagi diskusi tapi harus di eksekusi, “Ungkapnya”.
“Bisa dibayangkan siltap tidak terbayar dari tahun lalu sementara tahun anggarannya sudah berlalu bahkan tahun 2024 pun hampir belum tersentuh, untuk itu aksi jilid dua dipastikan masa aksi akan lebih besar karena melibatkan APDESI se-Maluku Utara sebagai bentuk solidaritas”Bilang Yoram.
“Saya ini sudah road Sow hampir seluruh wilayah Indonesia dan dapat saya simpulkan Kabupaten yang paling tidak pekah terhadap hak hak penyelenggara Pemerintah Desa adalah Kabupaten Halmahera Utara, untuk itu warning untuk Pemda Halut jangan lagi pandang Kades dan perangkat Desa serta BPD dengan sebelah mata” Sambungnya.
Tambah Yoram, APDESI adalah organisasi profesi yang beranggotakan di seluruh Indonesia dan sudah terbukti aksi aksi Akbar mampu merubah kebijakan Nasional bahkan Daerah, selanjutnya APDESI berharap Bupati Halut tidak mengulangi aksi premanisme sebagaimana viral beberapa waktu lalu,”Ungkapnya”.
Kita semua berpemerintahan di era reformasi yang membuka selebar lebarnya cek and balance kepada Pemerintah agar tidak menerapkan kekuasan yang absolute. Pemimpin yang alergi kritik akan berakibat buruk pada penyelenggaraan Pemerintahan yang baik,”Pungkasnya”. (Yeri)