MALUT – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Maluku-Maluku Utara. (Mal-Malut) mengapresiasi Kinerja Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Maluku Utara (Malut). “Apresiasi ini bukan tanpa Alasan, Melainkan Komitmen Segenap Jajaran dan Pegawai BPK RI Perwakilan Malut yang dipimpin Oleh Marius telah Membuahkan Berbagai Hasil Yang Nyata Untuk Indonesia Khususnya Maluku Utara, ” Ungkap Ketum Badko HMI Mal-Malut Alhervan Barmawi. Ahad (19/02/2023).
Tentunya, Kata Alhervan, Berkat Trobosan-trobosan serta Komitmen BPK RI Perwakilan Malut untuk menjaga penguatan ekonomi di Malut, dengan demikian ketelitian dan kejelian Dalam menyesuaikan dokumen dan data lapangan Terdapat Delapan Paket Proyek Yang akumulasi Total biaya Sebesar 117 Miliar, melekat Ditubuh Dinas PUPR Malut Menjadi Temuan BPK.
Delapan Proyek ini Sebut Alhervan diantaranya, peningkatan Jalan Ruas Tolabit- Teliwang-Kao (Hotmix), terdapat denda keterlambatan Rp6.841: 557.627,27-,, kekurangan volume Rp. 219.649.480,74-, Tidak sesuai spesifikasi Rp. 11.994.711.164.46-,, dari nilai kontrak Rp. 22.100.000.000-, dan Peningkatan jalan ruas Tolabit- Teliwang-Kao (Hotmix) sendiri sesuai hasil tinjauan Komisi III DPRD Provinsi 16 Januari 2023 lalu didapati progres pekerjaan 95 persen. Tersisa markah jalan yang belum dikerjakan. Selanjutnya, peningkatan jalan ruas Saketa-Dehepodo, denda keterlambatan Rp6,865.228.363,64-,kekurangan volume Rp186.092.050,96-, Tidak sesuai spesifikasi Rp7.137.866.190.36-, dari total nilai kontrak Rp51.900.000.000-,dengan progres pekerjaan 100 persen.
Temuan BPK perwakilan Provinsi Maluku Utara yang memiliki nilai yang cukup besar tersebut Tegas Alhervan, Dibutuhkan eksistensi BPK yang mana memiliki peran penting dalam upaya pengembangan dan peningkatan pembangunan baik itu secara lokal maupun nasional.
“BPK RI perwakilan Malut juga merupakan mitra lembaga perwakilan yang sangat strategis dalam menjalankan fungsi pengawasan” Fungsi Pengawasan tersebut menunjukan bahwa BPK merupakan bagian dari cita-cita untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan negara, ” jelasnya.
Dirinya berharap, BPK RI Perwakilan Maluku Utara dapat menjadi lembaga yang dapat mengedukasi, lembaga yang ada di daerah untuk menata lebih baik lagi, Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan perekonomian suatu daerah, karena berkaitan dengan kemampuan daerah untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasional serta menciptakan kemakmuran.
Lemahnya sistem pengelolaan dan pengawasan keuangan di Maluku Utara adalah peleburan dari penggelapan kekayaan negara dan korupsi yang merajalela telah membuktikan bahwa tindakan tersebut telah menyebabkan kemunduran bangsa Indonesia lebih khusus Maluku Utara mempersulit terwujudnya pembangunan nasional.
“Semoga dengan kepemimpinan Bapak Marius sebagai Ketua BPK RI perwakilan Maluku Utara dapat mendorong tujuan pengelolaan keuangan nasional untuk memelihara dan menjamin eksistensi negara, serta menyediakan dana bagi pengelolaan nasional untuk mencapai kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, ” Tutupnya. (Dzar)