HALTENG – Faktainvestigasi.com | Direktur Sistem dan Metode Pusat Teritorial Angkatan Darat (Dirsismet Pusterad) Brigjen TNI Nugraha Hartanta, S. Sos di Dampingi Kasrem 152/Baabulah Kolonel Inf. Ridwan Khoerul Anwar, S.I.P., M.Si, Pasi Bhakti Korem 152/Baabulah Mayor Inf Amos Bukunusa, Kabag Orgas Subditbin Jemenorga Sdirsiset Pusterad Letkol Arm Sujadi , Paur Jementer Bagjementer Subditbin jemenorg Sdirsismet Pusterad Lettu Inf Irwan Putranto Jalin silaturahmi bersama Forkopimda di Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng). Berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati Halteng, Maluku Utara (Malut) Rabu (26/07/2023).
Turut hadir dalam penyambutan Dirsismet Pusterad yakni, Dandim 1512 / Weda Letkol Arh Ali Akbar, S.E, Forkopinmda Halteng, Pasi ops kodim 1512/Weda Kptn Inf. Juliadin.L, Pasi Ter Kodim 1512 / Weda Kptn Inf Sofyan, Pasi log kodim 1512/Weda Letda Inf Suyono.
Hadir dalam kegiatan silaturahmi PJ. Bupati Halteng Dr Ir. Ikram M.Sangadji M.Si, Ketua DPRD Halteng Hi. Sakir Ahmad S.Sos, Dandim 1512/Weda Letkol Arh Akbar, S.E, Kapolres Halteng AKBP, Faidil Zikri, S.H, S.I.K, Kajari Halteng Yuana Nursiam S.H M.Hum, Sekda Halteng, Yanto M. Asri S.Pd, Para Asisten dan Staf Ahli Bupati, Para pimpinan OPD lingkup Pemda Halteng, Unsur Forkopinda Halteng, Imam Masjid Baiturahman, Hi. Umar Yahya dan Pendeta Gereja Maranatha Ibu Caroline.
Ketua Tim Dirsismet Pusterad Brigjen TNI Tri Nugraha Hartanta, S.Sos saat silaturahmi dengan Forkopimda Halteng mengatakan, kedatangan pihaknya dari Pusat Teritorial Angkatan Darat dalam rangka memantau sistem dan metode yang sudah direncanakan oleh Angkatan Darat, apakah sudah berjalan dan bermanfaat untuk Pemda serta masyarakat. Karena keberadaan satuan Teritorial diwilayah serta peran Babinsa harus benar-benar dirasakan masyarakat terutama menciptakan kondisi keamanan wilayah,”Pesa Tri Nugraha.
Ia menegasan kepada para Pimpinan Daerah serta tokoh masyarakat yang hadir pada hari ini agar memberikan masukan dan saran-saran dalam rangka menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat serta peran Aparat Teritorial yang ada,” pintanya.
Dikesempatan itu Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik, Hakami Husain S.H memberikan masukan, yakni bagaimana strategi keamanan dari TNI Angkatan Darat dalam rangka menjaga keamanan di wilayah Perbatasan, karena yang terjadi saat ini dari aspek Ekonomi Pemerintah Daerah sudah dirugikan, dengan adanya pencurian ikan oleh Nelayan asing, yang mudah masuk ke wilayah perairan Halteng karena secara geografis perairan wilayah Halteng merupakan perairan yang terbuka dan berbatasan dengan negara lain yaitu Filipina,” beber Hakami.
Ketua Tim Dirsismet Pusterad Brigjen TNI Tri Nugraha Hartanta, S.Sos menanggapi bahwa secara umum untuk wilayah perairan di Maluku khususnya perairan perbatasan sampai saat ini belum bisa dijangkau secara keseluruhan, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain kondisi Geografis wilayah, kurangnya personel pengamanan serta peralatan yang memadai seperti Armada Kapal Patroli.
Di negara Jepang untuk mengawasi wilayah perairan Mereka sudah memiliki Kapal yang mempunyai Alat Canggih yang bisa mendeteksi Kapal sehingga apabila ada kegiatan ilegal masuk ke wilayahnya dapat diketahui. Saat ini Kapal tersebut hanya dimiliki oleh Badan Keamanan Laut dan hanya terbatas pengoperasiannya sehingga tidak semua wilayah dapat diawasi.
Sementara Pj. Bupati Halteng menanggapi hal itu mengataan, perlu diketahui bahwa luas laut kita ± 6.400 km² dan hanya sekitar 30% yang dapat terkafer oleh Armada laut sisanya 70% tidak terawasi sehingga adanya pencurian ikan sering terjadi terutama wilayah laut di perbatasan.
Rata-rata Kapal Nelayan yang mencari ikan diwilayah perairan Indonesia sudah Canggih terutama Kapal Nelayan Cina, dan kapal mereka kadang dikawal oleh Kapal Coast Guard (Kapal Pengawal) sehingga kita kesulitan untuk menangkap para nelayan pencuri ikan karena harus berkordinasi lagi. “Dari hal itu merupakan kendala dan menjadi pekerjaan bagi kita semua dalam rangka mencari solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan pencurian Ikan dan pengawasan Perairan laut perbatasan,” Tambahnya.
Pendeta Gereja Maranatha Ibu Carolina menyodorkan beberapa pertanyaan menurutnya, di ketahui bahwa Daerah Weda sudah beberapa kali terjadi kasus konflik yang bisa di kategorikan bernuansa SARA, hal ini terjadi karena Daerah Weda merupakan daerah Tambang dan banyak orang dari luar daerah Weda datang untuk bekerja sehingga rentan terjadinya kasus konflik, olehnya itu kami ingin mengetahui bagaimana metode yang tepat untuk menciptakan kondisi keamanan masyarakat.
Ketua Tim Dirsismet Pusterad Brigjen TNI Tri Nugraha Hartanta, S.Sos menanggapi. Dalam hal keamanan wilayah Maluku sudah ada Satuan Penugasan Daerah Rawan dari Batalyon dari luar Kodam XVI/Pattimura yang setiap tahunnya di ganti, dan penempatan Pos Satgas yang sudah ditentukan titik-titik kerawanan.
Meskipun sudah ada Pos Satgas pengamanan, terkadang kita juga kecolongan karena keterbatasan Personel serta kondisi daerah terpencil, karena Pos-pos Satgas yang tersebar diwilayah Maluku ada beberapa wilayah yang memang jauh serta jalur transportasi yang tidak mendukung sehingga menjadi kendala apabila terjadi hal-hal menonjol ataupun konflik menjadi lambat dalam penanganan.
Wilayah Maluku pernah mengalami Konflik Horizontal pada tahun 1999 yang banyak mengalami kerugian besar terhadap perkembangan daerah serta menyisakan Trauma di masyarakat. sehingga apabila terjadi sedikit gesekan yang bernuansa Sara akan sangat rentan terjadi hal yang lebih besar, olehnya itu kita memerlukan peran serta Pemerintah Daerah serta para Tokoh masyarakat, Tokoh Agama dan tokoh yang berpengaruh untuk tetap saling berkomunikasi apabila terjadi permasalahan dapat dilakukan musyawarah. Aparat kemanan dari TNI Polri tetap akan bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat,”Jelasnya.
Pj Bupati Halteng juga menanggapi, Ikram mengatakan, selaku pemerintah daerah akan tetap melakukan pembinaan bersama serta kita bekerja sama dengan TNI-Polri akan selalu berkordinasi demi terciptanya keamanan masyarakat. Kami akan mengusahakan akses transportasi dan komunikasi untuk semua wilayah Kabupaten Halteng karena itu yang menjadi kendala utama dalam hal kesiap siagaan aparat keamanan dalam bertugas.
Untuk wilayah Halteng yang saat ini sudah ada beberapa Pos Satgas dari TNI dan Pos Satgas yang paling jauh terdapat di Kecamatan Patani Timur di Desa Damuli, saya sudah menyampaikan bahwa keberadaan Pos Satgas yang ada agar dapat membantu masyarakat dan memberikan rasa aman sehingga masyarakat dapat beraktifitas dengan lancar,”Tutupnya. (Dzar)