HALUT, FaktaInvestigasi – Sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Petani Kelapa Halmahera Utara (AMPPK) menggelar aksi di depan Kantor Bupati Halmahera Utara, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, Senin (28/9/2026).
Dalam aksi tersebut, massa menyatakan dukungan terhadap Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Hilirisasi Buah Kelapa. Mereka meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Halmahera Utara tetap konsisten serta berkomitmen menjalankan regulasi tersebut.
Aksi massa dikoordinir Hein Rajawange bersama sejumlah petani kelapa yang berasal dari beberapa wilayah di Halmahera Utara.
Dalam orasinya, massa aksi juga meminta pemerintah daerah tetap menjaga iklim investasi agar berjalan efektif dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya para petani kelapa.
Menanggapi tuntutan tersebut, Bupati Halmahera Utara Piet Hein Babua menemui langsung massa aksi. Ia menjelaskan bahwa kebijakan hilirisasi kelapa merupakan langkah pemerintah daerah untuk meningkatkan nilai tambah komoditas kelapa, menjaga harga jual, sekaligus memperkuat perekonomian daerah.
“Hilirasasi buah kelapa merupakan langkah penting yang dibuat Pemda Halut untuk meningkatkan nilai tambah, menjaga dan meningkatkan harga jual, serta memperkuat ekonomi di daerah ini,” tegas Bupati di hadapan massa aksi.
Menurut Piet Hein Babua, kebijakan tersebut diarahkan untuk memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat, terutama petani kelapa yang selama ini menggantungkan kehidupan dari komoditas tersebut.
Di hadapan massa, Bupati juga mengajak para petani kelapa untuk bersama-sama menjaga persatuan dan keamanan daerah agar berbagai kebijakan pembangunan dapat berjalan dengan baik.
Sementara itu, perwakilan massa aksi dalam orasinya menyampaikan bahwa banyak masyarakat Halmahera Utara yang kehidupannya bergantung pada komoditas kelapa. Karena itu, mereka meminta agar kepentingan petani tidak menjadi sumber kegaduhan yang dapat berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Massa aksi juga mengaku resah terhadap adanya tindakan pihak tertentu yang mengatasnamakan petani dalam aksi sebelumnya.
Usai menyampaikan aspirasi di Kantor Bupati, massa kemudian mendatangi Kantor Pajak Tobelo. Kedatangan mereka untuk meminta klarifikasi terkait pernyataan oknum berinisial DM yang dinilai meremehkan Perda Hilirisasi Kelapa.
Namun, berdasarkan informasi yang disampaikan dalam aksi tersebut, DM bukan bertugas di Kantor Pajak Tobelo, melainkan bertugas di Kantor Pajak Ternate.
(Jef)