Jakarta, FaktaInvestigasi – Industri nikel di Maluku Utara dinilai tengah memasuki fase baru, di mana aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan atau Environmental, Social, and Governance (ESG) semakin menjadi perhatian seiring meningkatnya peran nikel dalam rantai pasok baterai dan transisi energi global.
Pakar lingkungan dari Dr. Sonny Abfertiawan menilai industri nikel terus menunjukkan perbaikan dalam aspek pengelolaan lingkungan, tata kelola, serta pengawasan. Menurutnya, tuntutan global kini tidak hanya berfokus pada hasil produksi, tetapi juga pada proses yang dijalankan perusahaan. 
“Dulu industri lebih fokus pada produksi dan hilirisasi. Namun kini aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG ikut menjadi perhatian, karena industri nikel Indonesia sudah terhubung dengan rantai pasok global untuk kebutuhan baterai dan transisi energi,” ujar Sonny.
Ia menjelaskan, pembeli global saat ini semakin memperhatikan aspek keterlacakan (traceability), emisi, pengelolaan air, pemantauan lingkungan, hingga tata kelola perusahaan. Kondisi tersebut mendorong pelaku industri untuk memperkuat pengelolaan risiko, monitoring, dan transparansi agar mampu memenuhi standar pasar internasional yang terus berkembang.
Menurut Sonny, konsep keberlanjutan dalam industri nikel tidak dapat dipandang secara hitam-putih antara kepentingan industri dan lingkungan. Ia menegaskan bahwa sektor pertambangan tetap memiliki risiko lingkungan, namun juga memegang peran strategis dalam mendukung transisi energi global. Karena itu, yang terpenting adalah bagaimana risiko tersebut dipetakan, dikelola, dipantau, dan terus diperbaiki secara berkelanjutan.
Ia juga menyoroti tantangan pengelolaan lingkungan di wilayah tropis seperti Pulau Obi yang memiliki curah hujan tinggi dan kawasan pesisir yang sensitif. Menurutnya, sistem pengendalian air limpasan tambang harus dirancang adaptif terhadap perubahan cuaca, termasuk saat terjadi hujan ekstrem, dengan tetap mengedepankan monitoring dan evaluasi berkelanjutan untuk memenuhi baku mutu lingkungan.
Sonny menambahkan, pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip good mining practice yang kini menjadi perhatian industri pertambangan global. Dalam konteks tersebut, standar seperti Initiative for Responsible Mining Assurance dan Responsible Minerals Assurance Process dinilai penting karena mendorong perusahaan meningkatkan tata kelola, transparansi, monitoring, dan pengelolaan ESG secara menyeluruh.
Ia mencontohkan Harita Nickel yang menjadi perusahaan pertama di Asia yang secara sukarela mengikuti audit IRMA dan RMAP+. Menurutnya, perusahaan tersebut menunjukkan keseriusan dalam menerapkan prinsip good mining practice, meski perbaikan dan adaptasi tetap diperlukan karena dinamika kondisi alam yang terus berubah.
Sementara itu, Ketua BPD Kawasi, Reinhard Siar, menilai komitmen keberlanjutan juga tercermin dari keterbukaan perusahaan kepada masyarakat. Ia menyebut Harita Nickel memberikan kesempatan kepada warga untuk melihat langsung kawasan operasional melalui program Jelajah Warisan Budaya, termasuk lokasi budaya bersejarah dan Danau Karo yang berada di sekitar area industri.
Menurut Reinhard, keterbukaan tersebut penting agar masyarakat dapat memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi lingkungan di kawasan operasional perusahaan. Ia menyatakan bahwa kondisi alam di sekitar Danau Karo masih terjaga, dengan air danau yang jernih dan kawasan hijau yang dinilai berbeda dengan sebagian informasi yang beredar di luar wilayah tersebut.
Di akhir keterangannya, Sonny menegaskan pentingnya pemantauan lingkungan secara berkala sebagai sistem peringatan dini (early warning system) untuk mendeteksi potensi risiko lebih cepat dan mencegah dampak yang lebih luas. Menurutnya, konsistensi dalam monitoring, evaluasi, dan perbaikan menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap industri nikel, khususnya di wilayah tropis seperti Maluku Utara.