Jakarta — Pemerintah menyiapkan skema rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) berskala besar. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari strategi mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Program ini menargetkan pemulihan sekitar 12 juta hektare lahan kritis hingga 2034, dengan kebutuhan pendanaan mencapai Rp153,78 triliun. Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki mengatakan, rehabilitasi tersebut akan dilakukan secara bertahap dan terukur.
Ia menyebut rehabilitasi mencakup 6,3 juta hektare di dalam kawasan hutan serta 5,7 juta hektare di luar kawasan hutan. Rata-rata rehabilitasi ditargetkan 1,3 juta hektare per tahun dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp17,08 triliun per tahun.
“Program ini tidak hanya berdampak pada pemulihan lingkungan. Namun juga berkontribusi langsung terhadap penguatan ekonomi nasional,” kata Rohmat dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI, di Jakarta, Senin 19 Januari 2026.
Rohmat mengungkapkan, program RHL berpotensi meningkatkan standing stok kayu sebesar 116 juta meter kubik. Menambah produksi hasil hutan bukan kayu (HHBK) hingga 500 ribu ton per tahun, serta memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional.
Selain itu, rehabilitasi hutan juga diproyeksikan mampu meningkatkan cadangan karbon hingga 543,5 juta ton CO₂e. Dan juga mendorong produktivitas sekitar 1,58 juta rumah tangga tani per tahun melalui penerapan konsep agroforestry.
Dari sisi pendanaan, Rohmat menegaskan bahwa pembiayaan RHL tidak hanya mengandalkan APBN dan APBD, tetapi juga berbagai skema alternatif. Termasuk kerja sama dalam dan luar negeri, kewajiban rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) oleh pemegang PPKH, PBPH, hingga CSR.
Sementara, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mempertanyakan keseriusan serta kejelasan langkah Kementerian Kehutanan. Yakni dalam merealisasikan program rehabilitasi hutan seluas 12 juta hektare hingga 2034.
Alex menegaskan, target rehabilitasi hutan yang besar harus diiringi dengan langkah konkret sejak sekarang, bukan ditunda hingga tahun-tahun akhir. Menurutnya, rehabilitasi hutan membutuhkan waktu panjang karena tanaman yang ditanam hari ini tidak bisa langsung tumbuh.
“Kalau targetnya 12 juta hektare sampai 2034, tentu harus dimulai dari sekarang. Saya ingin tahu, tahun ini berapa luasan rehabilitasi yang dilakukan dan berapa anggaran yang disiapkan,” ujar Alex.
Ia mengungkapkan, dari paparan Kementerian Kehutanan, luasan rehabilitasi hutan tahun ini hanya sekitar 37.552 hektare. Angka tersebut dinilainya terlalu kecil untuk mengejar target jutaan hektare, terlebih dengan anggaran Kementerian Kehutanan yang belum memadai.