Jakarta – Pemerintah Indonesia berencana untuk membangun kembali organisasi bagi 1.500 pengungsi di Papua Barat akibat konflik di Kabupaten Maybrat. Hal ini disampaikan Menteri Hak Asasi Manusia (MenHAM) Natalius Pigai.
“Pembangunan organisasi untuk ribuan pengungsi ini akan mengedepankan layanan, sarana dan prasarana hingga fasilitas pendidikan serta kesehatan. Ya itu beberapa hal yang kami sudah diskusikan termasuk pembangunan, diharapkan ada pembangunan pemukiman kembali 1.500 warga yang ada,” kata Natalius Pigai dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat (25/7/2025).
Nantinya, kata Pigai, pembangunan ribuan organisasi ini akan bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Namun demikian, Pigai baru dapat menjelaskan lebih rinci mengenai rencana tersebut pada tahun 2026 setelah mengajukan anggaran pemulihan pascakonflik sosial.
“Kalau kami sudah punya anggaran penanganan konflik sosial, nanti siap. Mereka ini akan menjadi perhatian khusus pemerintah kabupaten, provinsi, dan Kementerian HAM ikut memfasilitasi,” ucap Pigai.
Selain itu, Pigai mengaku melakukan beberapa perhatian khusus terhadap eskalasi konflik di Kabupaten Maybrat, Papua. Mulai dari meminta Kementerian dan Lembaga agar membuka akses jalan, sarana hingga saat infrastruktur.
“Kami menilai terdapat kemungkinan adanya faktor diskriminasi dan kesenjangan pembangunan yang menyebabkan konflik di wilayah Maybrat muncul.Sehingga jalan dari Maybrat sampai dengan Bintuni harus menjadi proyek strategis nasional,” ucap Pigai.
Sumber: KBRN