Sofifi – Ratusan masa yang menamakan Presidium Rakyat Tidore, di Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, melakukan aksi demonstrasi menolak wacana daerah otonomi baru (DOB) Sofifi, sebagai kotamadya, ibu kota Provinsi Maluku Utara pada Jumat (18/7/2025).
Mengenakan pakaian serba putih, para demonstran mengawali aksi di kantor Wali Kota Tidore Kepulauan. Kemudian, berlanjut ke Kedaton Kesultanan Tidore di Kelurahan Soasio.
Koordinator aksi, Joenudin Saleh, mengatakan, masyarakat menolak DOB Sofifi karena disinyalir ada upaya memecah belah masyarakat.
“Kami ingin negara memberikan perhatian serius kepada Tidore yang telah banyak memberikan kontribusi terhadap NKRI,” ujar Joenudin.
Menurut Joenudin, aksi ini merupakan panggilan leluhur, sekaligus upaya mempertahankan wilayah adat Kesultanan Tidore. Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Senen yang turut hadir mendukung aksi, mengatakan, rencana DOB Sofifi tidak sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku.
“Sofifi itu wilayahnya Kota Tidore Kepulauan. Sementara sejumlah oknum sengaja hearing dengan DPRD Provinsi Maluku Utara. Jadi saran saya kalau ini keinginan masyarakat Oba, maka jalurnya ada, ya harus ke DPRD Tidore Kepulauan,” kata Muhammad.
Menurutnya, DOB ini adalah proses politik. Sehingga, harus ada persetujuan dari DPRD Kota Tidore Kepulauan yang merupakan representasi dari rakyat Kota Tidore Kepulauan.
“Sepanjang itu tidak dilakukan, dan terus diteriakkan di pemerintahan provinsi, saya menganggap bahwa ini bukan tuntutan dari masyarakat Oba. Tapi ada kelompok tertentu yang ingin mengacaukan suasana Tidore,” katanya.
“Pemerintah provinsi itu perpanjangan pemerintah pusat bukan pemerintah daerah. Dia tidak punya wilayah, yang punya wilayah itu kabupaten/kota,” tegas Ketua DPD PDIP Maluku Utara ini.
Sementara itu, Sultan Tidore, Husain Sjah, menjelaskan, wilayah Kesultanan Tidore itu bukan hanya di Sofifi, Weda, dan Halmahera Timur, tapi sangat luas, meliputi tanah Papua secara keseluruhan, hingga ke Papua Nugini.
“Namun, setelah masuk dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita maklumi itu semua dimekarkan. Tetapi mereka tetap berada dalam rumah Kesultanan Tidore, mereka tetap bagian dari Kesultanan Tidore,” jelas Husain.
Menurutnya Sofifi yang berada di Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan harus dipertahankan, karena mayoritas orang yang ada di sana orang dari Tidore.
“Tanah itu (Sofifi) pada awalnya kosong yang kemudian Sultan Tidore memerintahkan orang-orang Tidore untuk ditempati. Karena tidak ada yang mau pada saat itu,” ujar mantan anggota DPD RI Dapil Provinsi Maluku Utara tersebut.
Husain mengatakan, ada hal-hal lain yang menjadi alasan Sofifi harus dipertahankan, yang tak dapat diungkapkan untuk menghindari polemik dan mengancam stabilitas keamanan. Husain tidak mempersoalkan Sofifi menjadi ibu kota Provinsi Maluku Utara, namun harus tetap di dalam wilayah Kota Tidore Kepulauan seperti saat ini.
“Saya bukan takut melepas Sofifi, namun demi menjaga orang Sofifi, masa depan anak cucu mereka hingga akan datang. Sehingga saya mau Sofifi tetap berada di wilayah Kota Tidore Kepulauan,” bebernya.
Dia menilai, wacana DOB Sofifi yang kerap diembuskan untuk menutupi ketidakmampuan pemangku kepentingan dalam mempercepat membangun Sofifi sebagai ibu kota provinsi. “Jadi mari bicarakan baik-baik, ini karena isu dan ketidakmampuan pemangku kepentingan. Sudah masuk 25 tahun karena ketidakmampuan (melakukan pembangunan) itu maka selalu digiring bicara tentang DOB,” kata dia.
Padahal, kata Husain, membuat Sofifi menjadi setara dengan kota-kota yang lain merupakan tantangan bagi pemerintah.
“Jangan orang masuk ke sana Sofifi seperti ini. Baru rakyat yang disalahkan, dan kemudian menggiring rakyat untuk menuntut DOB, semakin memperkeruh suasana. Jangan menuduh orang Tidore yang memprovokasi,” tegas dia.
Sumber: KMP/Nurila