HALUT, FaktaInvestigasi – Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Maluku Utara atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Predikat tertinggi dalam pengelolaan keuangan daerah itu diserahkan dalam agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang berlangsung di Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Maluku Utara, Kota Ternate, Kamis (4/6).
Capaian tersebut menandai keberhasilan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara mempertahankan opini WTP selama sepuluh kali berturut-turut sejak 2016. Di bawah kepemimpinan Bupati Piet Hein Babua dan Wakil Bupati Kasman Hi Ahmad, penghargaan itu juga menjadi WTP kedua yang diraih secara beruntun pada masa pemerintahan mereka, yakni untuk tahun anggaran 2024 dan 2025.
Laporan Hasil Pemeriksaan diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Maluku Utara, Bhong Agung Nugroho, kepada Bupati Halmahera Utara Piet Hein Babua yang didampingi Ketua DPRD Halmahera Utara, Christina Lesnussa.
Kegiatan tersebut turut dihadiri para kepala daerah serta pimpinan DPRD kabupaten/kota se-Provinsi Maluku Utara.
Dalam sambutannya, Bhong Agung Nugroho memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara atas kedisiplinan dan komitmennya dalam menyajikan laporan keuangan daerah secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.
Menurutnya, Pemkab Halmahera Utara telah memenuhi kewajiban administratif dengan menyerahkan dokumen LKPD Unaudited Tahun Anggaran 2025 pada 31 Maret 2026, sesuai batas waktu yang ditetapkan.
“Apresiasi setinggi-tingginya kami berikan kepada pemerintah daerah yang terus berkomitmen menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan. Opini WTP merupakan refleksi dari kerja keras seluruh jajaran dalam menyajikan laporan keuangan yang valid dan sesuai standar akuntansi pemerintahan,” ujar Bhong Agung.
Ia berharap seluruh pemerintah daerah di Maluku Utara tetap menjaga komitmen terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.
Sementara itu, Bupati Halmahera Utara Piet Hein Babua menyampaikan rasa syukur dan kebanggaannya atas capaian yang disebutnya sebagai bagian dari “dekade emas” tata kelola keuangan daerah.
Menurut Piet, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama sepuluh tahun berturut-turut merupakan hasil dari konsistensi, integritas, serta komitmen seluruh perangkat daerah dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Predikat ini harus terus dipertahankan. Dibutuhkan konsistensi, integritas, dan komitmen tinggi dari seluruh instansi agar capaian yang telah diraih selama sepuluh tahun berturut-turut ini tetap terjaga,” tegasnya.
Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Maluku Utara atas pendampingan dan pembinaan yang diberikan selama ini kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara.
Menurutnya, keberhasilan meraih opini WTP menjadi bukti nyata bahwa pemerintah daerah mampu menjaga performa pengelolaan keuangan secara baik, transparan, dan akuntabel.
“Atas nama pemerintah daerah, saya mendedikasikan penghargaan ini kepada seluruh jajaran birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara yang telah bekerja dengan penuh tanggung jawab,” katanya.
Piet juga memberikan apresiasi kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) serta DPRD Halmahera Utara yang terus membangun sinergi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang sehat.
Ia mengingatkan seluruh jajaran agar tidak cepat berpuas diri. Menurutnya, capaian tersebut harus menjadi motivasi untuk terus memperbaiki berbagai aspek tata kelola yang masih memerlukan pembenahan.
“Mari sama-sama mempertahankan capaian positif ini, terus memperbaiki tata kelola yang masih kurang, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.