TOBELO, FaktaInvestigasi – Kelangkaan pupuk subsidi yang terus terjadi di Kabupaten Halmahera Utara (Halut) memicu keresahan para petani. Di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil, minimnya pasokan pupuk dinilai semakin membebani biaya produksi dan mengancam keberlangsungan usaha pertanian.
Persoalan tersebut disampaikan langsung oleh para petani dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPRD Halmahera Utara yang berlangsung di Ruang Bangsaha DPRD, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Senin (11/5/2026).
Audiensi tersebut turut dihadiri Eksekutif Kota Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EK LMND) Halmahera Utara, Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara, serta pihak CV Pustaka Tani.
Dalam forum itu, para petani mengungkapkan berbagai persoalan yang mereka hadapi, mulai dari kelangkaan pupuk subsidi, sulitnya memperoleh BBM subsidi jenis Bio Solar, hingga meningkatnya harga sarana produksi pertanian seperti plastik mulsa dan tali gawer.
Ketua EK LMND Halmahera Utara menyampaikan bahwa persoalan pupuk subsidi menjadi keluhan utama petani. Menurutnya, dari empat jenis pupuk subsidi yang disediakan pemerintah, petani di Halmahera Utara hanya menerima dua jenis, sehingga kebutuhan pemupukan tidak dapat terpenuhi secara optimal.
“Situasi ini sangat merugikan petani, khususnya petani hortikultura, karena berdampak langsung terhadap produktivitas dan biaya produksi,” ujarnya.
Selain itu, LMND juga menyoroti belum adanya langkah konkret pemerintah daerah maupun DPRD terhadap lahan pertanian masyarakat yang terdampak banjir di wilayah Galela Utara. Hingga kini, para petani disebut belum memperoleh solusi maupun perhatian yang memadai.
Persoalan lain yang turut dipertanyakan adalah belum cairnya anggaran bantuan sarana produksi bagi 36 kelompok tani pada Tahun Anggaran 2025. LMND meminta adanya penjelasan terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Tak hanya itu, forum juga menyoroti sekitar 42 persen alokasi pupuk subsidi yang disebut belum tersalurkan kepada petani. Para peserta audiensi mendesak adanya transparansi terkait penyebab tidak terdistribusinya pupuk tersebut kepada penerima yang berhak.
Di sisi lain, kelangkaan BBM subsidi jenis Bio Solar juga dinilai memperburuk kondisi petani karena berdampak pada operasional alat pertanian maupun distribusi hasil panen. Kenaikan harga plastik mulsa dan tali gawer semakin memperbesar biaya produksi yang harus ditanggung petani.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, DPRD Kabupaten Halmahera Utara menyatakan menerima seluruh masukan dan keluhan yang disampaikan masyarakat.
DPRD berkomitmen menindaklanjuti persoalan distribusi pupuk dengan melakukan peninjauan langsung ke toko maupun pengecer pupuk melalui tim atau panitia yang akan dibentuk.
Hasil peninjauan tersebut selanjutnya akan dibahas bersama distributor, pengecer, Dinas Pertanian, dan pihak terkait dalam rapat resmi guna mengevaluasi sekaligus memperbaiki tata kelola distribusi pupuk subsidi di Halmahera Utara.
Selain itu, usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Pertanian juga akan dibahas sesuai mekanisme yang berlaku di DPRD sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap berbagai persoalan di sektor pertanian.
DPRD menegaskan komitmennya untuk mengawal aspirasi para petani serta memastikan kebijakan di bidang pertanian berjalan secara adil, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Sementara itu, EK LMND Halmahera Utara menegaskan bahwa seluruh komitmen yang telah disampaikan DPRD harus diwujudkan melalui langkah nyata yang terukur dan terbuka kepada publik.
Menurut LMND, pembentukan Pansus Pertanian menjadi langkah penting untuk mengungkap persoalan-persoalan struktural yang selama ini membelit sektor pertanian di Halmahera Utara, terutama terkait distribusi pupuk subsidi dan perlindungan terhadap petani.
“Kami akan terus mengawal perjuangan petani hingga ada perubahan yang nyata. Aspirasi yang disampaikan hari ini tidak boleh berhenti sebagai catatan rapat, tetapi harus diwujudkan dalam kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petani,” tegas Ketua EK LMND Halmahera Utara.
Audiensi tersebut diharapkan menjadi titik awal lahirnya solusi konkret terhadap berbagai persoalan yang selama ini dihadapi petani, sehingga sektor pertanian di Halmahera Utara dapat kembali berkembang dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.
(Jef)