Halbar — Anggota Panitia Khusus (Pansus) DPRD Halmahera Barat, Yoram Uang, S.Ip.,M.Si menegaskan agar pimpinan Pansus segera menyusun agenda kerja dan turun langsung ke lapangan pasca ditetapkannya pembentukan Pansus BLUD RSUD Jailolo melalui rapat paripurna DPRD pada Kamis lalu.
Menurut Yoram, pembentukan Pansus harus segera ditindaklanjuti dengan langkah nyata, mengingat banyak persoalan pelayanan di RSUD Jailolo yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
“Dengan dilaksanakannya paripurna, maka sebagai anggota Pansus saya mendorong agar langkah-langkah kerja segera diagendakan pimpinan, sehingga kita bisa segera action di lapangan,” tegas Yoram.
Ia menjelaskan, masa kerja alat kelengkapan dewan (AKD) yang bersifat ad hoc tersebut hanya berlangsung enam bulan ke depan, sehingga waktu yang tersedia sangat terbatas.
“Karena itu ayo kita segera bekerja. Waktu kita terbatas, sementara Pansus ini dibentuk untuk menyelesaikan problem di RSUD yang selama ini banyak dikeluhkan berbagai pihak,” ujarnya, dalam keterangan rilis yang diterima, Jumat (17/4/2026).
Yoram juga meminta seluruh pihak tidak lagi menggiring opini terkait dinamika internal saat pembentukan Pansus. Menurutnya, perbedaan pendapat di DPRD merupakan hal yang wajar dan bagian dari proses demokrasi.
“Tidak perlu lagi saling menyudutkan soal penghadangan atau dinamika yang terjadi. Bagi saya, perjalanan pembentukan Pansus berjalan normal dan tidak terlalu berliku,” katanya.
Ia menekankan, sepuluh anggota Pansus yang telah ditetapkan merupakan representasi resmi lembaga DPRD, bukan kepentingan personal maupun kelompok tertentu.
“Kami dipercayakan untuk mengurai benang kusut pelayanan RSUD agar ke depan bisa melayani seluruh lapisan masyarakat dengan lebih baik,” tambahnya.
Yoram juga menyatakan dukungannya terhadap pernyataan Wakil Ketua Pansus yang menegaskan bahwa kerja Pansus tidak harus bergantung pada tambahan anggaran di tengah kondisi keuangan daerah yang terbatas.
“Ini panggilan tugas yang harus ditunaikan demi kepentingan peningkatan pelayanan publik,” ujarnya.
Ia menambahkan, bila dalam proses kerja Pansus ditemukan kebutuhan anggaran yang mendesak untuk rumah sakit, maka pos-pos belanja lain yang dianggap kurang produktif di Sekretariat DPRD maupun pemerintah daerah bisa dialihkan.
Namun, Yoram mengingatkan apabila ditemukan adanya penyalahgunaan dana BLUD yang tidak transparan, maka Pansus akan membukanya kepada publik.
“Jika ada penyalahgunaan BLUD yang tidak transparan, akan kami buka secara terang-benderang. Rakyat menunggu hasil akhir kerja Pansus,” tegas Yoram, yang akrab disapa Ram.
Reporter: Pres