BERITA REDAKSIKab Halbar

Menolak Proyek Panas Bumi di Telaga Ranu, Tokoh Masyarakat Sahu Sebut ini Skema Genosida

×

Menolak Proyek Panas Bumi di Telaga Ranu, Tokoh Masyarakat Sahu Sebut ini Skema Genosida

Sebarkan artikel ini
Tokoh Masyarakat Sahu, Fransisko Katty. (Foto: TB/Fakta)

Halbar – Desakan publik terus bergulir terkait rencana pengembangan Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Geothermal di kawasan Telaga Ranu. Kali ini, desakan itu muncul dari salah satu Tokoh Masyarakat Sahu, Fransisko Katty, pada keterangan pers yang diterima media ini, Minggu (22/2/2026).

Ia menyatakan sikap tegas menolak rencana proyek panas bumi di kawasan Telaga Ranu, Kabupaten Halmahera Barat.

“Penolakan ini bukan tanpa alasan. Kekhawatiran utama saya terletak pada potensi kegundulan hutan yang akan terjadi akibat pembukaan lahan untuk pembangunan infrastruktur panas bumi,” ujarnya.

Fransisko yang juga mantan Ketua GAMKI Halbar ini menjelaskan, Kawasan Telaga Ranu bukan sekadar lokasi proyek, tetapi merupakan bentang alam yang memiliki fungsi ekologis penting.

Ia menjelaskan, Hutan di sekitar wilayah tersebut berperan sebagai penyangga tata air, menjaga keseimbangan iklim mikro, serta menjadi habitat berbagai flora dan fauna endemik. Jika terjadi pembukaan hutan secara masif, maka risiko longsor, banjir, dan krisis air bersih bagi masyarakat sekitar akan meningkat.

“Memang, energi panas bumi sering disebut sebagai energi terbarukan dan ramah lingkungan. Namun, dalam praktiknya, proyek skala besar tetap membutuhkan akses jalan, pengeboran, serta pembangunan fasilitas penunjang yang berpotensi merusak tutupan hutan. Kita tidak boleh menutup mata bahwa setiap proyek industri membawa konsekuensi ekologis,” terangnya.

Sebagai daerah yang kaya akan keanekaragaman hayati, Halmahera Barat seharusnya lebih berhati-hati dalam menentukan arah pembangunan.

Pembangunan tidak boleh mengorbankan kelestarian hutan yang menjadi sumber kehidupan masyarakat adat dan generasi mendatang.

Ia pun menduga, masuknya proyek geothermal ini adalah bagian dari skema licik pemerintah yang sengaja merusak sumber penghidupan masyarakat adat dan lokal yang dibungkus atas nama investasi.

“Saya menduga, Pemerintah Daerah sengaja merencanakan skema pembunuhan masyarakat (genosida) lewat investasi. Pasalnya, sumber penghidupan masyarakat adat dan lokal ada di sana. Ketika kawasan seluas 16.650 hektare dikendalikan perusahaan, maka masyarakat yang hidup dengan cara bertani akan menganga dan mati secara perlahan. Sumber mereka telah dirampas,” tambahnya.

Menutup pernyataannya, Fransisko berpesan agar sama-sama menjaga hutan, karena hutan juga adalah masa depan. Telaga Ranu harus tetap lestari, bukan menjadi korban eksploitasi.

“Mari kita sama-sama menjaga hutan karena menjaga hutan adalah masa depan kita. Telaga Ranu harus tetap lestari, bukan menjadi korban eksploitasi. Talaga Ranu adalah Marcusuar Dunia, dan sumber kehidupan orang Sahu,” pungkasnya.


 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *