Halteng – Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe melakukan kunjungan kerja ke kawasan industri PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Halmahera Tengah, Sabtu (14/2/2026). Kunjungan tersebut difokuskan pada upaya mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
Sarbin datang bersama Ketua DPRD Maluku Utara Iqbal Ruray dan perwakilan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Ia mengatakan, pertemuan dengan manajemen IWIP bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku industri pertambangan.
“Kedatangan kami untuk mempererat silaturahmi dan sinergi antara pemerintah daerah dengan perusahaan. Kami berharap IWIP terus berkembang dan memberikan kontribusi bagi kemajuan daerah,” kata Sarbin dalam pertemuan tersebut.
Menurut dia, Pemerintah Provinsi Maluku Utara harus menyiapkan langkah antisipatif menyusul berkurangnya alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat pada 2026.
Salah satu strategi yang ditempuh adalah meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD.
Sarbin menegaskan, pemerintah daerah berkepentingan memastikan aktivitas industri berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kami memperjuangkan kesejahteraan sekitar 1,4 juta masyarakat Maluku Utara. Karena itu, kami berharap perusahaan dapat memenuhi kewajiban pajak daerah secara optimal,” ujarnya.
Ketua DPRD Maluku Utara Iqbal Ruray menyatakan dukungannya terhadap langkah tersebut. Ia menilai peningkatan PAD penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah keterbatasan fiskal.
“Kunjungan ini bagian dari upaya optimalisasi PAD untuk menopang pembangunan daerah,” kata Iqbal.
Vice President Director PT IWIP Kevin He menyambut baik kunjungan tersebut. Melalui penerjemah, ia mengatakan IWIP kerap menerima kunjungan dari berbagai daerah untuk mempelajari proses bisnis perusahaan, baik di kantor pusat Jakarta maupun di Maluku Utara.
Dalam pertemuan itu juga terungkap bahwa IWIP membukukan penjualan sekitar US$45,9 miliar pada periode 2022–2026. Perusahaan juga disebut telah memenuhi kewajiban pajak daerah, antara lain terkait ratusan unit alat berat yang beroperasi di kawasan industri tersebut.
Sarbin menekankan pentingnya sinkronisasi data wajib pajak antara Bapenda dan pihak perusahaan. Ia menilai pengelolaan data yang terintegrasi akan membantu meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pertambangan.
Menurut dia, penguatan PAD menjadi bagian dari langkah Pemerintah Provinsi Maluku Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Sherly Tjoanda, antara lain melalui digitalisasi pajak dan retribusi, pengembangan sumber pendapatan baru, serta inovasi berbasis potensi lokal.
“Sinergi dengan sektor strategis seperti pertambangan penting untuk memperkuat basis penerimaan daerah agar pembangunan lebih merata di Maluku Utara,” kata Sarbin.
Usai pertemuan, rombongan wakil gubernur bersama pimpinan DPRD dan jajaran direksi IWIP meninjau sejumlah fasilitas perusahaan, termasuk ruang kontrol dan maket kawasan industri, guna melihat langsung proses operasional di lapangan.
Sumber: TernateHits