Ternate – Akademisi Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Maluku Utara, Dr. Mohtar Adam, mendukung penempatan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, ketimbang di bawah kementerian.
Mohtar menilai, kepolisian merupakan institusi yang memiliki mandat utama menjaga ketertiban dan keamanan dalam negeri.
Karena itu, Polri membutuhkan posisi kelembagaan yang independen agar mampu merespons dinamika keamanan yang terus berkembang dan kian kompleks.
“Peran kepolisian sebagai penjaga ketertiban memiliki posisi strategis sebagai pilar utama keamanan dalam negeri. Itu menuntut kelembagaan yang tepat dan tidak terikat secara birokratis pada kementerian,” kata Mohtar, di Ternate.
Ia mengatakan, wacana penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan fungsi kepolisian, terutama dari sisi manajerial, otoritas, dan kecepatan pengambilan keputusan dalam penanganan keamanan dalam negeri.
“Kalau dibawa ke bawah kementerian, ruang gerak kepolisian akan semakin terbatas. Padahal, dinamika keamanan dalam negeri membutuhkan respons yang cepat dan fleksibel,” ujarnya.
Menurut Mohtar, peran kepolisian berbeda dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). TNI, kata dia, masih relevan berada di bawah Kementerian Pertahanan karena fokusnya pada pertahanan negara yang bersifat eksternal dan lebih terstruktur.
“Sementara kepolisian menangani pengamanan dalam negeri yang sangat dinamis. Itu membutuhkan kewenangan langsung dan tidak berlapis,” ucapnya.
Mohtar menambahkan, berbagai dinamika regional dan global saat ini menuntut kesiapsiagaan kepolisian dalam mengambil tindakan cepat sebagai penjaga stabilitas dan ketertiban masyarakat.
“Kecepatan dan kewenangan menjadi kunci. Karena itu, Polri lebih tepat tetap berada langsung di bawah Presiden,” kata Mohtar mengahiri.
Sumber: TernateHits