Ternate – Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, melakukan evaluasi langsung terhadap pelaksanaan anggaran pada Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Maluku Utara. Evaluasi tersebut berlangsung dalam pertemuan bersama Kepala Biro Kesra Asrul Gailea, Jumat 9 Januari 2026.
Dalam pertemuan itu, Wakil Gubernur meminta pemaparan menyeluruh terkait pengelolaan anggaran, mulai dari penyelesaian utang pihak ketiga, pelaksanaan ibadah haji, hingga penyaluran bantuan kepada masyarakat.
Sarbin menjelaskan, untuk tahun anggaran 2025, Biro Kesra tidak lagi menyisakan utang. Namun demikian, masih terdapat kewajiban dari anggaran tahun 2024 yang belum diselesaikan seluruhnya. Kondisi tersebut menurutnya mempengaruhi keterbatasan kapasitas anggaran daerah sehingga penyelesaiannya harus dilakukan secara cermat dan bertahap.
“Biro Kesra diharapkan dapat mengantisipasi perubahan kuota haji dengan memperkuat koordinasi bersama Kesra kabupaten/kota dan kementerian haji dan umrah, sehingga seluruh persiapan, termasuk skema pembiayaan, bisa dilakukan lebih awal,” ujar Sarbin saat dikonfirmasi, Rabu, 14 Januari 2026.
Mantan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Utara juga mendorong agar program perencanaan Biro Kesra tahun 2026 lebih berbasis pada kebutuhan riil masyarakat. Ia menilai, banyaknya jenis bantuan yang melekat pada Biro Kesra—mulai dari hibah, bantuan sosial, bantuan barang, hingga pendidikan perlu ditelaah ulang agar lebih tepat sasaran.
Menurut Sarbin, skema penyaluran bantuan dalam bentuk uang dinilai lebih fleksibel dan efisien dibandingkan bantuan barang, dengan tetap disertai mekanisme pengawasan yang ketat.
“Kami berharap bantuan ditelaah secara matang, sehingga ke depan bisa terfokus pada satu jenis bantuan, yakni bantuan uang yang lebih mudah dimanfaatkan oleh masyarakat. Bantuan yang selama ini berjalan baik perlu ditingkatkan efisiensinya, agar manfaatnya benar-benar dirasakan,” ucapnya.
Evaluasi ini diharapkan menjadi dasar perbaikan tata kelola anggaran dan program Biro Kesra, sekaligus memastikan pelayanan masyarakat berjalan lebih efektif dan akuntabel.